Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

#UnitedNations
#SyahgandaNainggolan

Tepi Ketajaman Perpecahan: Bagaimana Ujaran Beracun Memicu Polarisasi—dan Mengapa Lembaga Global Membunyikan Alarm

Oleh.
MYR Agung Sidayu
Special consultative status in ECOSOC
United Nations since 2023.

Di era konektivitas yang tiada henti, masyarakat di seluruh dunia sedang mengalami keretakan yang semakin dalam. Lawan politik tidak lagi sekadar dibantah; mereka semakin sering digambarkan sebagai ancaman eksistensial. Tetangga, rekan kerja, bahkan anggota keluarga mundur ke dalam ruang gema masing-masing. Kepercayaan terkikis. Ini bukan sekadar kecemasan budaya yang abstrak—ini adalah polarisasi yang terukur, dipercepat oleh penyebaran cepat bahasa yang merendahkan martabat manusia, yang sering disebut sebagai ujaran kebencian. Meskipun kebebasan berekspresi tetap menjadi pilar masyarakat terbuka, maraknya retorika yang menstigmatisasi kelompok tertentu secara nyata telah mempertajam jurang emosional, mengubah perbedaan pendapat menjadi permusuhan dan dialog menjadi konfrontasi.

Ujaran kebencian, dalam bentuknya yang lebih ekstrem, tidak hanya menyinggung. Ia membangun narasi “kita versus mereka” yang menurunkan ambang batas untuk diskriminasi dan, dalam kasus yang parah, kekerasan. Preseden sejarah—dari Rwanda hingga Bosnia—menunjukkan bagaimana dehumanisasi yang berkelanjutan dapat mendahului kejahatan keji.

Hari ini, dinamika yang sama berlangsung dengan kecepatan digital. Algoritma media sosial, yang dioptimalkan untuk keterlibatan, memperkuat konten yang memicu kemarahan. Kecerdasan buatan semakin mempercepat proses ini dengan menghasilkan dan memperbesar materi beracun. Analisis terbaru tentang wacana daring di berbagai platform dan bahasa mengungkapkan tingkat toksisitas yang terus-menerus, dengan lonjakan yang terkait dengan titik panas geopolitik. Interaksi antar-kelompok secara konsisten mencatat permusuhan yang lebih tinggi dibandingkan interaksi dalam kelompok, pola yang diamati di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan lainnya.

Studi tentang toksisitas partisan menunjukkan bahwa retorika negatif yang menargetkan lawan politik berkorelasi dengan meningkatnya polarisasi afektif—ketidaksukaan emosional terhadap pihak lain yang membuat kompromi terasa seperti pengkhianatan.

Hasilnya adalah lingkaran umpan balik. Publik yang terpolarisasi memberi penghargaan pada suara-suara ekstrem. Politisi dan influencer merespons dengan bahasa yang lebih tajam. Lembaga arus utama kesulitan mempertahankan fakta bersama atau norma-norma kesopanan. Di beberapa demokrasi Barat, polarisasi afektif telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan identifikasi ekstrem kiri dan ekstrem kanan tetap tinggi setelah pemilihan umum alih-alih kembali ke garis dasar. Lingkungan daring memperburuk tren ini: sistem rekomendasi secara preferensial menampilkan konten yang memuji kelompok sendiri sambil menyalahkan kelompok lain, dan bukti eksperimental menunjukkan bahwa paparan terhadap umpan semacam itu dapat menggeser sikap dan meningkatkan animositas secara terukur.

Dalam konteks ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (#OHCHR) telah memperkuat kampanye global yang berkelanjutan melawan ujaran kebencian. Pada 2019, PBB meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi tentang Ujaran Kebencian, yang menguraikan tiga belas komitmen mulai dari pemantauan dan analisis akar masalah hingga promosi narasi alternatif dan pendidikan. Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian, yang diperingati setiap 18 Juni sejak ditetapkan, telah menjadi titik fokus acara tingkat tinggi, kemitraan, dan pesan publik di bawah spanduk #NoToHate.

OHCHR dan pejabat senior PBB berulang kali menyoroti kaitan antara meningkatnya kebencian dan keretakan sosial. Komisaris Tinggi Volker Türk mengecam lonjakan tajam antisemitisme, Islamofobia, dan bentuk intoleransi lainnya—terutama terlihat setelah konflik besar—sambil memperingatkan bahwa ujaran semacam itu memperdalam polarisasi, namun juga mencatat risiko paralel dari pembatasan yang terlalu luas yang membungkam protes dan ekspresi yang sah. Sekretaris Jenderal #AntónioGuterres menggambarkan ujaran kebencian sebagai “racun di sumur masyarakat”, pendahulu kekerasan dan kejahatan keji, yang saat ini diperkuat oleh AI dan platform digital yang tidak diatur.

Inisiatif terkini menggambarkan keluasan upaya tersebut: peringatan Hari Internasional pada 2025 dan 2026 menekankan pembangunan koalisi dan keterkaitan ujaran kebencian dengan kecerdasan buatan; Konferensi Global tentang Promosi Dialog Antaragama dan Antarbudaya serta Toleransi dalam Melawan Ujaran Kebencian diselenggarakan pada September 2026; dan kampanye kreatif seperti TERRESTRIALS UNITED, kolaborasi 2026 dengan seniman #JamieHewlett, berupaya membingkai ulang kemanusiaan bersama melalui pesan publik yang mudah diakses. Pekerjaan paralel di bawah spanduk #FightRacism terus mendorong pendidikan, kesadaran, dan advokasi melawan xenofobia dan intoleransi rasial di puluhan negara.

Upaya kelembagaan ini berlandaskan pada pembedaan yang cermat yang berakar pada hukum hak asasi manusia internasional. Advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan dilarang. Pada saat yang sama, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap fundamental. Pejabat PBB sendiri telah memperingatkan terhadap undang-undang yang kabur yang disalahgunakan terhadap jurnalis, pembela hak asasi manusia, atau kritikus politik. Alat yang lebih disukai sebagaimana ditekankan dalam Strategi dan Rencana Aksi oleh karena itu adalah pemantauan, narasi tandingan yang positif, literasi media, dialog antaragama dan antarbudaya, serta dukungan bagi mereka yang menjadi sasaran—bukan kriminalisasi menyeluruh terhadap pandangan yang tidak populer.

Di Indonesia, kekhawatiran global ini menemukan gema lokal di tengah wacana publik yang hidup dan sering kali penuh pertentangan. Untuk itu yayasan pendidikan Indonesia menyampaikan harapan bahwa Syahganda Nainggolan, yang baru-baru ini dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (#Bakom) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026, akan membawa kepekaan seorang aktivis ke dalam tanggung jawab formalnya. Seorang aktivis lama, analis politik, dan pendiri GREAT Institute, Nainggolan memiliki latar belakang dalam gerakan mahasiswa dan advokasi masyarakat sipil.

Yayasan -YPI- berharap bahwa, dalam menjalankan tugas resminya memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik, ia akan menerapkan perspektif aktivis tersebut untuk membantu meminimalkan maraknya ujaran kebencian—dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, badan pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan platform komunikasi. Pendekatan semacam itu dapat menyelaraskan upaya domestik dengan dorongan internasional yang lebih luas untuk narasi tandingan, literasi media, dan dialog konstruktif, sehingga berkontribusi pada pengurangan polarisasi sambil tetap menghormati batas-batas ekspresi yang dilindungi.

Polarisasi memiliki banyak penyebab. Kecemasan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap lembaga, politik identitas, dan desain algoritma semuanya berperan. Namun bukti jelas menunjukkan bahwa paparan berkelanjutan terhadap ujaran yang merendahkan martabat manusia meningkatkan suhu emosional kehidupan publik, membuat deliberasi demokratis lebih sulit dan kohesi sosial lebih rapuh. Kampanye PBB dan OHCHR mewakili upaya disengaja di seluruh dunia untuk memutus siklus tersebut dengan memperlakukan ujaran kebencian bukan sebagai produk sampingan yang tak terhindarkan dari masyarakat bebas, melainkan sebagai pemercepat perpecahan yang dapat dicegah.

Apakah upaya-upaya ini berhasil—secara global maupun dalam konteks nasional seperti Indonesia—akan bergantung pada kesediaan pemerintah, platform teknologi, masyarakat sipil, yayasan pendidikan, dan warga negara untuk menggabungkan perlindungan yang kuat atas ekspresi dengan penolakan yang sama kuatnya terhadap retorika yang mencabut kemanusiaan orang lain.

Alternatifnya adalah penurunan berkelanjutan ke dalam saling curiga—masa depan yang tidak dapat ditanggung oleh masyarakat terbuka mana pun.