Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Pemenuhan Hak Anak dan Wanita atas Makanan Bergizi serta Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Oleh.
MYR Agung Sidayu
Special Consultative Status in ECOSOC
United Nations since 2013

Masukan kepada Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia

Sebagai tanggapan atas undangan masukan mengenai realisasi hak ekonomi, sosial, dan budaya, dengan fokus khusus pada mobilisasi sumber daya publik untuk membiayai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia negara-negara

(Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia 58/9)

1. Pendahuluan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia merupakan salah satu upaya paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir oleh negara berkembang untuk memobilisasi sumber daya publik yang signifikan demi realisasi progresif hak ekonomi, sosial, dan budaya (ESCR). Diluncurkan pada Januari 2025 dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), program ini menyediakan makanan bergizi gratis terutama bagi anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Hingga akhir September 2026, program ini telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat melalui lebih dari 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan realisasi anggaran sekitar Rp153,2 triliun. Program ini secara langsung memajukan hak atas pangan yang memadai (Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya – ICESCR), hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, serta prinsip non-diskriminasi, sambil menciptakan peluang ekonomi lokal.

Masukan ini menyoroti MBG sebagai praktik yang menjanjikan dalam menggunakan sumber daya publik maksimum yang tersedia untuk ESCR. Pada saat yang sama, masukan ini menekankan bahwa penguatan berkelanjutan terhadap sistem manajerial, transparansi, ketepatan sasaran, keamanan pangan, dan akuntabilitas kelembagaan sangat penting. Tanpa reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, program ini berisiko menjadi inisiatif politik sementara semata, bukan instrumen pembangunan berbasis hak yang berkesinambungan.

2. MBG sebagai Praktik yang Menjanjikan dalam Mobilisasi Sumber Daya Publik untuk ESCR.

MBG menunjukkan bagaimana pengeluaran publik berskala besar dapat diarahkan untuk memenuhi kewajiban inti ESCR:

• Hak atas pangan dan gizi yang memadai: Makanan dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi, khususnya bagi anak-anak dan perempuan usia reproduksi—kelompok yang secara historis menghadapi risiko lebih tinggi terhadap malnutrisi dan stunting.
• Non-diskriminasi dan kesetaraan: Program menargetkan populasi rentan, dengan upaya terkini untuk memperluas cakupan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
• Sumber daya maksimum yang tersedia: Pendanaan publik domestik yang signifikan telah dialokasikan, mencerminkan prioritas belanja sosial dalam anggaran nasional. Sekitar 70 persen dana operasional digunakan untuk pengadaan bahan pangan, yang mendukung produsen pertanian lokal serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
• Pemberdayaan ekonomi kerakyatan: Program menciptakan permintaan terhadap produk pangan lokal dan menghasilkan lapangan kerja. Laporan menunjukkan keterlibatan lebih dari satu juta pekerja dan relawan dalam operasional SPPG, bersama puluhan ribu pemasok lokal, koperasi, dan badan usaha milik desa. Hal ini berkontribusi pada diversifikasi pendapatan rumah tangga dan mengurangi beban pengeluaran pangan keluarga.

Ciri-ciri ini sejalan dengan kewajiban berdasarkan Pasal 2(1) ICESCR untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individu maupun melalui bantuan dan kerja sama internasional, hingga maksimum sumber daya yang tersedia, dengan tujuan mencapai realisasi penuh ESCR secara progresif.

3. Dampak terhadap Berbagai Kelompok Penduduk.

Data dan pengamatan yang tersedia menunjukkan dampak yang beragam namun menjanjikan:

• Anak-anak: Peningkatan akses terhadap makanan bergizi secara rutin mendukung kehadiran di sekolah, konsentrasi belajar, dan pengembangan modal manusia jangka panjang. Beberapa survei mencatat peningkatan konsumsi buah di kalangan penerima manfaat.
• Perempuan dan anak perempuan: Penyertaan ibu hamil dan menyusui menyentuh periode kritis bagi gizi ibu dan anak, sehingga berkontribusi pada kesetaraan antargenerasi.
• Komunitas pedesaan dan terpinggirkan: Perluasan SPPG di wilayah 3T bertujuan mengurangi ketimpangan spasial dalam akses terhadap makanan bergizi.
• Ekonomi lokal: Pengadaan dari petani, nelayan, dan UMKM lokal merangsang aktivitas ekonomi pedesaan serta mendukung penghidupan petani dan pekerja di daerah pedesaan.

Namun, penilaian independen, termasuk dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mencatat bahwa manfaat belum selalu terdistribusi secara merata. Cakupan kelompok paling rentan (khususnya balita dan ibu hamil di daerah stunting tinggi) terkadang tertinggal dibandingkan distribusi berbasis sekolah, dan insiden keamanan pangan telah melemahkan pemenuhan hak atas kesehatan.

4. Proses Pengambilan Keputusan Anggaran dan Fiskal.

MBG dibiayai terutama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keputusan alokasi melibatkan Kementerian Keuangan, BGN, dan pengawasan parlemen. Penyesuaian terkini—seperti kewajiban sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) bagi SPPG, penutupan unit yang tidak memenuhi syarat, perbaikan data penerima manfaat, dan penyesuaian struktur insentif—menunjukkan pengelolaan fiskal yang adaptif untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

Meski demikian, mekanisme penilaian dampak berbasis hak secara sistematis masih belum berkembang sepenuhnya. Integrasi indikator ESCR yang lebih kuat ke dalam perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan anggaran—baik di tingkat nasional maupun daerah—akan memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban hak asasi manusia. Proses partisipatif yang melibatkan pemegang hak, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak dalam keputusan anggaran terkait program gizi masih terbatas dan perlu dilembagakan.

5. Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.

Kemajuan telah dicapai melalui pelaporan publik mengenai realisasi anggaran dan jumlah penerima manfaat, serta tindakan korektif seperti penutupan dapur yang tidak mematuhi standar. Namun, tantangan masih ada dalam transparansi penuh proses pengadaan, akses data secara real-time, dan partisipasi bermakna masyarakat sipil serta komunitas lokal sepanjang siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Penguatan pengawasan independen, mekanisme pengaduan (terutama terkait insiden keamanan pangan), serta perlindungan hak pekerja dalam operasional SPPG sangat penting untuk menegakkan akuntabilitas.

6. Tantangan Utama dan Keharusan Peningkatan Manajerial secara Berkelanjutan.

Tantangan utama meliputi:

• Memastikan keamanan pangan dan kualitas gizi yang konsisten di seluruh wilayah kepulauan yang luas.
• Ketepatan sasaran terhadap kelompok paling rentan, bukan semata-mata mengandalkan kesiapan administratif sekolah.
• Mengurangi risiko pengelolaan yang buruk, inefisiensi, dan potensi korupsi dalam pengadaan serta operasional dapur berskala besar.
• Membangun rantai pasok lokal yang tangguh dan benar-benar memberdayakan produsen kecil serta pengusaha perempuan.
• Membangun sistem data yang kokoh untuk memantau dampak terhadap berbagai kelompok penduduk dan memungkinkan penyesuaian berbasis bukti.

Tantangan-tantangan ini menegaskan poin kritis: pola manajerial dan kelembagaan harus terus ditingkatkan. Tanpa investasi berkelanjutan dalam sistem tata kelola—regulasi yang jelas, pelaksanaan yang terdesentralisasi namun terkoordinasi, pemantauan independen, pengembangan kapasitas di tingkat lokal, dan partisipasi yang dilembagakan—program ini berisiko menjadi program politik temporer yang manfaatnya menghilang seiring perubahan pemerintahan atau prioritas fiskal.

Pendekatan berbasis hak menuntut agar MBG berkembang dari inisiatif unggulan menjadi komponen permanen dan terlembaga dalam arsitektur perlindungan sosial dan pembangunan manusia Indonesia. Hal ini mencakup:

• Menanamkan program dalam undang-undang yang menjamin kesinambungan melampaui siklus pemilu.
• Memprioritaskan 1.000 hari pertama kehidupan dan kelompok paling rentan sambil mempertahankan cakupan yang lebih luas.
• Menyematkan penilaian dampak hak asasi manusia dalam seluruh tahap siklus anggaran.
• Memperkuat mekanisme akuntabilitas multi-pihak yang melibatkan lembaga hak asasi manusia nasional, masyarakat sipil, akademisi, dan pemegang hak.
• Memastikan bahwa langkah efisiensi tidak pernah mengorbankan kualitas, keamanan, atau kecukupan makanan.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia menunjukkan potensi mobilisasi sumber daya publik yang substansial untuk memajukan hak anak dan wanita atas makanan bergizi sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Skala dan ambisinya menawarkan pelajaran berharga bagi negara-negara lain yang ingin merealisasikan ESCR melalui mobilisasi sumber daya domestik.

Agar potensi ini sepenuhnya terwujud sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia, peningkatan sistem manajerial secara berkelanjutan tidak dapat ditawar. Program ini harus dilindungi agar tidak menjadi instrumen politik sementara. Pelembagaan, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan fokus yang teguh pada kelompok paling rentan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sumber daya publik yang dikeluarkan berkontribusi secara berkelanjutan bagi martabat, kesehatan, dan kesempatan generasi sekarang dan mendatang.

Kami mendorong laporan Sekretaris-Jenderal untuk menyoroti baik praktik-praktik yang menjanjikan maupun tantangan tata kelola yang digambarkan oleh program gizi berskala besar seperti MBG, serta merekomendasikan agar negara-negara memperlakukan inisiatif semacam ini sebagai investasi hak asasi manusia jangka panjang, bukan proyek politik jangka pendek.