Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

Mari Kita Hentikan Ujaran Kebencian dan Selalu Menjaga Kebersamaan: Indonesia Akan Berkembang Jauh Lebih Baik Jika Kita Bersatu

Oleh.
MYR Agung Sidayu
Special consultative status in ECOSOC
United Nations since 2013.

Ada sahabat dari Pakistan yang minggu lalu datang berkunjung ke rumah, bertanya Negara Islam mana yang terbaik di dunia?, Iran, Pakistan atau yang mana?. Penulis menjawab Republik Indonesia adalah negara Islam terbaik di dunia, yang kelahirannya mengikuti Rasulullah dalam membentuk negara bangsa, dengan konstitusi awalnya Madinah Charter.

Betapa tidak ?. Indonesia adalah bangsa yang dilahirkan dari keberagaman yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita hidup dalam mozaik suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Keberagaman ini bukanlah beban atau ancaman, melainkan anugerah terbesar yang dimiliki bangsa ini. Sejak awal berdirinya Republik, para pendiri bangsa menyadari bahwa hanya dengan menghargai perbedaan dan menjaga kebersamaan, Indonesia bisa berdiri kokoh sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, di tengah arus zaman yang semakin cepat, tantangan terhadap kebersamaan itu semakin kompleks.

Salah satu ancaman terbesar yang kita hadapi hari ini adalah ujaran kebencian yang menyebar dengan mudah dan mengikis rasa persatuan yang telah dibangun dengan susah payah.

Di era digital seperti sekarang, informasi bergerak dalam hitungan detik. Media sosial telah menjadi ruang publik yang sangat luas, tetapi juga sangat rentan. Satu kalimat yang dilontarkan tanpa tanggung jawab, satu unggahan yang berisi fitnah atau provokasi, bisa dengan cepat memicu ketegangan antarwarga. Ujaran kebencian tidak hanya menyerang individu atau kelompok tertentu; ia merusak fondasi kehidupan bersama. Ketika seseorang merasa dibenci hanya karena suku, agama, atau pilihan politiknya, rasa saling percaya mulai retak. Dan ketika rasa percaya hilang, kerja sama menjadi sulit. Masyarakat yang terpecah-belah akan sulit fokus pada persoalan-persoalan substansial seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan.

Kita perlu memahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam demokrasi. Kritik yang sehat terhadap kebijakan pemerintah atau terhadap sesama warga adalah bagian dari proses memperbaiki diri. Namun, garis pembatas antara kritik yang membangun dan ujaran kebencian sering kali kabur. Kritik yang sehat berpijak pada fakta, argumentasi, dan niat untuk memperbaiki. Sementara ujaran kebencian berpijak pada emosi, stereotip, dan niat untuk menjatuhkan. Ketika perbedaan pilihan politik atau ideologi dijadikan alasan untuk memusuhi sesama anak bangsa, kita sedang melemahkan diri sendiri sebagai satu kesatuan.

Sejarah Indonesia memberikan banyak pelajaran berharga tentang kekuatan persatuan. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak lahir dari satu kelompok atau satu tokoh saja. Ia adalah buah dari tekad bersama seluruh elemen bangsa—dari kalangan nasionalis, agama, pemuda, hingga rakyat biasa di berbagai daerah. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan selama revolusi fisik juga menunjukkan bahwa hanya dengan bergandengan tangan, Indonesia mampu bertahan menghadapi tekanan dari luar. Demikian pula Reformasi 1998. Perubahan besar itu dimungkinkan karena kesadaran kolektif bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan arah bangsa. Setiap kali bangsa ini menghadapi tantangan besar—bencana alam, krisis ekonomi, maupun ancaman disintegrasi—solusi terbaik selalu muncul ketika kita memilih untuk bersatu, bukan saling menjatuhkan.

Di sinilah letak penekanan yang sangat penting dan harus terus digaungkan: siapapun pemimpinnya, masa depan Indonesia ada di tangan kedaulatan rakyat. Pemimpin datang dan pergi. Mereka dipilih untuk periode tertentu, diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan, dan pada akhirnya akan digantikan oleh generasi berikutnya. Namun rakyatlah yang tetap menjadi pemilik sah kedaulatan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, arah dan nasib bangsa ini tidak ditentukan semata-mata oleh satu orang, satu partai, atau satu kelompok, melainkan oleh kesadaran, partisipasi, dan kebersamaan seluruh warga negara.

Ketika kita terlalu fokus pada siapa yang duduk di kursi kekuasaan dan menghabiskan energi untuk saling membenci berdasarkan pilihan politik, kita justru melemahkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Energi yang seharusnya digunakan untuk mengawasi kinerja pemerintahan, mendorong kebijakan yang pro-rakyat, memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga kelestarian lingkungan, justru terkuras untuk konflik yang tidak produktif. Padahal, pemimpin yang baik pun akan kesulitan membawa kemajuan jika rakyatnya terpecah-belah. Sebaliknya, pemimpin yang biasa-biasa saja bisa menghasilkan kemajuan nyata jika didukung oleh rakyat yang solid, kritis, dan saling menjaga.

Mari kita bayangkan Indonesia yang lebih baik. Indonesia di mana perbedaan pendapat disikapi dengan dialog yang dewasa, bukan dengan caci-maki di ruang publik. Indonesia di mana media sosial menjadi ruang diskusi yang sehat dan mencerahkan, bukan medan perang yang penuh kebencian. Indonesia di mana setiap warga merasa dihargai dan dilindungi, terlepas dari suku, agama, status sosial, atau pilihan politiknya.

Di negara seperti itu, investasi akan datang lebih mudah karena investor melihat stabilitas sosial. Inovasi akan tumbuh lebih subur karena orang merasa aman untuk berkarya. Rasa keadilan sosial akan lebih terasa karena tidak ada kelompok yang merasa terpinggirkan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan daya saing bangsa akan berjalan jauh lebih efektif ketika fondasi sosialnya kokoh.

Persatuan yang sejati bukan berarti kita harus selalu sepakat dalam segala hal. Persatuan yang sejati adalah kemampuan untuk tetap menjaga rasa hormat dan kerja sama di tengah perbedaan. Kita boleh berbeda dalam cara memandang suatu masalah, tetapi kita harus tetap sepakat bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus dijaga. Kita boleh kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi kritik itu harus disampaikan dengan cara yang tidak merusak martabat sesama anak bangsa. Kita boleh mendukung calon atau partai tertentu, tetapi dukungan itu tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap mereka yang berbeda pilihan.

Menjaga kebersamaan juga berarti membangun budaya literasi digital yang lebih baik. Setiap warga perlu dibekali kemampuan untuk memilah informasi, memverifikasi fakta, dan menahan diri sebelum menyebarkan konten yang merugikan. Keluarga, sekolah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan media memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan tanggung jawab sosial. Pemerintah juga perlu hadir dengan kebijakan yang adil, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta ruang dialog yang terbuka agar warga merasa didengar.

Pada akhirnya, tanggung jawab menjaga kebersamaan ada di tangan setiap individu. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Hentikan kebiasaan menyebarkan atau membenarkan ujaran kebencian, meskipun hanya dengan menekan tombol “bagikan”. Pilih untuk mendengar sebelum menilai. Utamakan fakta daripada emosi. Ingatkan orang-orang di sekitar kita bahwa perbedaan adalah keniscayaan, tetapi persatuan adalah pilihan yang harus terus diperjuangkan. Tanamkan dalam diri bahwa masa depan Indonesia tidak bergantung pada satu sosok pemimpin, melainkan pada kesadaran kolektif kita sebagai pemilik kedaulatan.

Indonesia akan berkembang jauh lebih baik jika kita bersatu. Bukan karena kita mengabaikan perbedaan, tetapi karena kita mampu mengelola perbedaan itu dengan bijak dan dewasa. Siapapun yang memimpin negeri ini, asalkan rakyatnya tetap berdaulat, tetap bersatu, dan tetap saling menjaga, maka perjalanan bangsa ini akan terus maju menuju cita-cita yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih bermartabat.

Mari kita wujudkan bersama. Karena Indonesia adalah rumah kita semua, dan masa depannya ada di tangan kita—rakyat Indonesia.