Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

Analisis Yuridis terhadap Keabsahan Penundaan Pencatatan Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia di Ditjen AHU: Implikasi Surat Kuasa Hukum Sebelum Putusan Pengadilan Negeri dan setelah Putusan Telah inkracht.

Oleh;
Pembina dan ketua
Yayasan pesantren Indonesia- Alzaytun.

Catatan penting.

Artikel ini mengkaji apakah permohonan pemblokiran atau penangguhan pencatatan pengurus terbaru Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yang diajukan kuasa hukum Abdussalam Panji Gumilang dapat menjadi dasar sah bagi pejabat Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk menahan pencatatan, khususnya manakala surat tersebut disampaikan sebelum putusan Pengadilan Negeri (PN), dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat serta Mahkamah Agung RI. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan data putusan yang tersedia, dianalisis bahwa surat yang diajukan pada tahap pra-putusan inckract kehilangan relevansi hukum setelah adanya putusan PN Indramayu (Desember 2025) dan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung (18 Februari 2026) yang menyatakan terdakwa bersalah. Kemudian Mahkamah Agung (MA) menguatkan putusan PT, surat tersebut semakin tidak memiliki dasar untuk menghalangi pencatatan pengurus yang sah. Data akurat mencakup nomor perkara, amar putusan, dan kronologi yang dipublikasikan.

Kaidah ilahiah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

1. Pendahuluan.

Pencatatan perubahan pengurus yayasan merupakan perbuatan hukum administrasi yang krusial dalam menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan kontinuitas pengelolaan badan hukum yayasan. Dalam konteks Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) yang menaungi Ma’had Al-Zaytun, persoalan muncul ketika terdapat upaya penahanan pencatatan pengurus terbaru oleh pejabat Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan alasan adanya permohonan pemblokiran dari kuasa hukum Abdussalam Panji Gumilang.

Analisis ini bertumpu pada premis bahwa surat permohonan tersebut disampaikan sebelum putusan Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga secara yuridis bersifat sementara dan kehilangan daya mengikat setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah.

Dasar analisis dibangun atas tiga pilar: (1) fakta dan data akurat putusan pengadilan terkait; (2) kerangka hukum positif yang mengatur perubahan dan pencatatan pengurus yayasan; serta (3) asas-asas hukum administrasi negara, khususnya asas kepastian hukum dan res judicata.

1.1. Fakta dan Data Akurat sebagai Landasan Empiris
Berdasarkan data publik yang tersedia:

• Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Idm (putusan sekitar 10 atau 17 Desember 2025) menyatakan Abdussalam Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yayasan (Pasal 70 jo. Pasal 5 Undang-Undang Yayasan) dan tindak pidana pencucian uang secara kumulatif. Pidana yang dijatuhkan: 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp200.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan. detik.com
• Pengadilan Tinggi Bandung pada 18 Februari 2026 menerima banding dan mengubah pidana menjadi 9 (sembilan) bulan penjara serta denda Rp100.000.000,00, dengan status tahanan kota. Amar putusan secara tegas menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan “Tindak Pidana Yayasan dan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kumulatif.” detik.com
• Kuasa hukum terdakwa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga data terbuka per Agustus 2026, putusan kasasi belum terkonfirmasi secara final di sumber publik, namun kedua tingkat yudex facti telah konsisten menyatakan kesalahan berdasarkan fakta dan alat bukti persidangan.
  Surat kuasa hukum yang diajukan sebelum putusan PN Indramayu dengan demikian didasarkan pada status hukum yang masih dalam proses, bukan pada putusan yang telah berkekuatan hukum.

1.2. Dasar Hukum yang Berlaku untuk Perubahan Pengurus Yayasan
Perubahan dan pencatatan pengurus yayasan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

• Pasal 32 ayat (1): Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
• Pasal 32 ayat (2): Pengurus dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
• Pasal 33 ayat (1) dan (2): Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.
• Pasal 34 ayat (1): Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina. Ayat (2) mengatur bahwa apabila pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tidak sesuai Anggaran Dasar, pengadilan dapat membatalkannya atas permohonan yang berkepentingan atau permintaan Kejaksaan.

b. Peraturan Pelaksana

• Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 2 Tahun 2013, khususnya ketentuan mengenai pemberitahuan perubahan data yayasan (termasuk perubahan pengurus).
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, sebagaimana diubah dengan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2019. Perubahan data yayasan (termasuk pengurus) dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH/AHU Online) dan bersifat pemberitahuan yang dicatat oleh Menteri, bukan selalu memerlukan persetujuan substantif kecuali terkait perubahan Anggaran Dasar tertentu.

Prosedur standar meliputi: (1) keputusan rapat Pembina yang sah; (2) pembuatan akta notaris; (3) pemberitahuan elektronik melalui AHU Online oleh notaris paling lambat 30 hari; dan (4) penerbitan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data oleh Ditjen AHU.

1.3. Implikasi terhadap Analisis

Dengan demikian, pendahuluan ini menjadi dasar analisis bahwa:

1. Surat permohonan pemblokiran yang diajukan sebelum putusan PN bersifat preventif dan tidak memiliki kekuatan mengikat permanen.
2. Setelah putusan PN Indramayu dan PT Bandung yang menyatakan kesalahan terdakwa terkait pengelolaan kekayaan yayasan, alasan penahanan pencatatan berdasarkan surat tersebut menjadi lemah.
3. Karena Mahkamah Agung menguatkan putusan PT Bandung sebagai putusan yang berdasarkan hukum (inkracht), maka surat pra-putusan tersebut tidak lagi berlaku sebagai dasar hukum bagi AHU untuk menahan pencatatan pengurus yang telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 32 dan 33 UU Yayasan.

Analisis selanjutnya akan menguraikan secara mendalam bagaimana putusan pengadilan yang telah berkembang mengalahkan permohonan administratif pihak yang dinyatakan bersalah, demi terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yayasan yang baik sesuai amanat undang-undang.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ dan demi menjaga Marwah pesantren .

2. Kerangka Hukum.

Kerangka hukum yang menjadi landasan analisis ini dibangun atas hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi, organ, dan mekanisme perubahan pengurus yayasan, serta prinsip-prinsip hukum acara pidana dan hukum administrasi negara yang menentukan kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan terhadap instansi pemerintah. Analisis tidak hanya bersifat normatif-deskriptif, melainkan diarahkan untuk menilai secara tajam apakah surat permohonan pemblokiran yang diajukan kuasa hukum sebelum putusan PN masih memiliki legitimasi setelah adanya putusan yudex facti yang menyatakan kesalahan terdakwa.

2.1. Pengaturan Organ Yayasan dan Kewajiban Pemberitahuan Perubahan Pengurus.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 secara tegas membagi organ yayasan menjadi tiga: Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 2). Pembina merupakan organ tertinggi yang memiliki kewenangan eksklusif mengangkat dan memberhentikan Pengurus serta Pengawas.
Secara spesifik:

• Pasal 32 ayat (1) UU Yayasan (setelah perubahan) menyatakan: “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.”
• Pasal 32 ayat (2) menegaskan bahwa masa jabatan selanjutnya ditentukan dalam Anggaran Dasar.
• Pasal 33 ayat (1) dan (2) mengatur kewajiban pemberitahuan: “Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri. Pemberitahuan … wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengurus Yayasan.”
• Pasal 34 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Pembina untuk memberhentikan Pengurus sewaktu-waktu berdasarkan keputusan rapat Pembina. Ayat (2) membuka ruang pembatalan oleh pengadilan apabila pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tidak sesuai Anggaran Dasar.

Dengan demikian, pencatatan perubahan pengurus di Ditjen AHU pada hakikatnya merupakan tindakan administratif yang bersifat pemberitahuan (bukan persetujuan substantif, kecuali terkait perubahan Anggaran Dasar tertentu). Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 jo. Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 jo. Nomor 2 Tahun 2013, yang mengatur bahwa perubahan data yayasan—termasuk perubahan atau pengangkatan kembali pengurus—dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH/AHU Online) dan dicatat dengan penerbitan Surat Penerimaan Pemberitahuan.

2.2. Syarat dan Batasan Pemblokiran Akses pada Sistem AHU.

Meskipun Ditjen AHU memiliki diskresi untuk menunda atau memblokir akses pencatatan dalam kondisi tertentu, diskresi tersebut tidak bersifat absolut. Peraturan terkait pemblokiran akses SABH mensyaratkan adanya alasan yang kuat dan objektif, umumnya berupa:

• gugatan perdata atau tata usaha negara yang telah terdaftar dan memperoleh nomor register di pengadilan; atau
• putusan pengadilan yang memerintahkan penangguhan atau pemblokiran.
  Surat permohonan sepihak dari kuasa hukum—terutama yang diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan pihak pemohon—tidak memenuhi standar alasan yang kuat tersebut. Diskresi AHU harus tetap tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.
  2.3. Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan dan Asas Res Judicata
  Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) mengikat tidak hanya para pihak dalam perkara, melainkan juga instansi administrasi negara. Asas res judicata pro veritate habetur (apa yang telah diputus pengadilan dianggap benar) mengharuskan pejabat administrasi menghormati dan melaksanakan putusan tersebut. Surat permohonan pihak yang kemudian dinyatakan bersalah dalam putusan pidana terkait pengelolaan kekayaan yayasan tidak dapat mengalahkan atau menunda pelaksanaan putusan yang telah final.

Dalam kasus konkret, putusan PN Indramayu Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Idm (Desember 2025) dan putusan PT Bandung tanggal 18 Februari 2026 telah secara konsisten menyatakan Panji Gumilang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yayasan dan TPPU. Meskipun upaya kasasi masih terbuka, kedua putusan yudex facti tersebut telah memiliki kekuatan persuasif yang sangat tinggi bagi instansi administrasi.

2.4. Status Upaya Hukum Kasasi menurut KUHAP.

Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak kepada terdakwa maupun penuntut umum untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding dalam waktu 14 hari. Selama kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, putusan belum sepenuhnya berkekuatan hukum tetap.

Namun, putusan yudex facti (PN dan PT) tetap memiliki kekuatan mengikat sementara dan daya persuasif yang kuat bagi pejabat administrasi dalam menjalankan kewenangannya. Penahanan pencatatan yang terus-menerus semata-mata berdasarkan surat yang diajukan sebelum putusan PN, tanpa didukung putusan pengadilan yang masih berlaku atau perintah penangguhan yang eksplisit, dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Dengan kerangka hukum yang demikian tajam, surat kuasa hukum yang disampaikan sebelum putusan Pengadilan Negeri Indramayu secara normatif telah kehilangan legitimasi sebagai dasar penahanan pencatatan pengurus YPI setelah adanya putusan PN dan PT yang menyatakan kesalahan terdakwa. Manakala Mahkamah Agung menguatkan putusan PT Bandung, surat tersebut menjadi tidak berlaku sama sekali.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. Fakta dan Data Akurat Kasus
   Bagian ini menguraikan secara sistematis dan tajam fakta-fakta hukum serta data akurat yang terungkap dalam proses peradilan terhadap Abdussalam Panji Gumilang terkait pelanggaran hukum terhadap Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Fakta-fakta tersebut tidak hanya menjadi dasar vonis, melainkan juga memperkuat argumen bahwa perbuatan terdakwa telah merusak sendi-sendi tata kelola yayasan, sehingga setiap upaya administratif untuk mempertahankan status quo kepengurusan lama—termasuk surat pemblokiran yang diajukan sebelum putusan—kehilangan legitimasi setelah adanya putusan pengadilan.
   3.1. Kronologi dan Putusan Tingkat Pertama
   Pengadilan Negeri Indramayu dalam perkara Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Idm (putusan dibacakan sekitar 10 atau 17 Desember 2025) menyatakan secara tegas bahwa Abdussalam Panji Gumilang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara kumulatif:

• Tindak pidana yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; dan
• Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. detik.com
  Putusan ini didasarkan pada fakta bahwa Panji Gumilang, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina YPI sejak sekitar tahun 2005, secara sistematis mengalihkan kekayaan milik yayasan ke rekening pribadi maupun untuk kepentingan pribadi.
  3.2. Putusan Tingkat Banding
  Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung melalui putusan tanggal 18 Februari 2026 menerima permohonan banding terdakwa dan mengubah amar pidana menjadi 9 (sembilan) bulan penjara serta denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan. Status penahanan diubah menjadi tahanan kota dengan pertimbangan usia terdakwa yang telah mencapai sekitar 79 tahun. detik.com
  Meskipun pidana diringankan, majelis hakim PT Bandung secara eksplisit menegaskan dalam amar putusannya bahwa terdakwa tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Yayasan dan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kumulatif.” Dengan demikian, unsur kesalahan substantif tidak berubah; yang berubah hanyalah beratnya pidana dan status penahanan.

3.3. Upaya Hukum Lanjutan.

Kuasa hukum terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga data publik yang tersedia per Agustus 2026, belum terdapat konfirmasi resmi mengenai putusan kasasi yang final di sumber terbuka. Namun, konsistensi kedua tingkat yudex facti (PN dan PT) dalam menyatakan kesalahan terdakwa berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan memberikan kekuatan persuasif yang sangat tinggi.

3.4. Bentuk dan Skala Pelanggaran Hukum terhadap Yayasan.

Fakta-fakta yang terungkap dalam dakwaan, pemeriksaan, dan pertimbangan hakim menunjukkan pola pelanggaran yang sistematis dan berdimensi besar terhadap kekayaan YPI:

• Pengalihan dana yayasan ke rekening pribadi. Panji Gumilang selaku organ yayasan (Ketua Dewan Pembina) mengalihkan sebagian atau seluruh kekayaan milik YPI ke rekening pribadi dalam kurun waktu setidaknya 2014–2023. Dana tersebut bersumber dari iuran orang tua santri, hasil usaha unit yayasan, dan bantuan operasional sekolah (BOS). detik.com
• Penggunaan dana yayasan untuk kepentingan pribadi. Salah satu modus yang terbukti adalah penggunaan dana YPI untuk membayar cicilan utang pribadi. Pada tahun 2019, Panji Gumilang mengajukan pinjaman kepada bank atas nama yayasan sebesar sekitar Rp73 miliar. Dana pinjaman tersebut masuk ke rekening pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara cicilan dilunasi dari rekening yayasan. Aset yayasan (termasuk sertifikat tanah dan bangunan) digadaikan sebagai jaminan. kalteng.antaranews.com
• Skala aliran dana yang sangat signifikan. Analisis transaksi oleh penyidik menunjukkan total aliran dana (in-out) terkait pola TPPU mencapai sekitar Rp1,1 triliun. Penyidik juga menemukan puluhan hingga ratusan rekening (baik atas nama pribadi dengan berbagai identitas maupun atas nama institusi) yang digunakan dalam rangkaian transaksi tersebut. kalteng.antaranews.com
• Penguasaan otorisasi keuangan secara absolut. Seluruh transaksi keuangan YPI, termasuk penerimaan dan pengeluaran, harus memperoleh persetujuan Panji Gumilang. Pola ini menghilangkan checks and balances yang seharusnya ada dalam tata kelola yayasan.

Fakta-fakta di atas tidak sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindak pidana yang secara langsung merugikan kepentingan yayasan sebagai badan hukum nirlaba yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan pendidikan dan kemasyarakatan. Putusan PN dan PT yang menyatakan kesalahan tersebut secara konsisten menjadi bukti hukum yang kuat bahwa klaim atau permohonan dari pihak yang telah dinyatakan bersalah—termasuk surat pemblokiran yang diajukan sebelum putusan PN—tidak dapat dijadikan dasar untuk menghalangi pencatatan pengurus baru yang sah menurut Anggaran Dasar dan ketentuan Pasal 32 serta Pasal 33 UU Yayasan.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

4. Pembahasan: Status Surat Kuasa Hukum yang Disampaikan Sebelum Putusan Inkracht sebagai Inti Analisis

Bagian ini merupakan inti analisis artikel. Fokusnya adalah menilai secara tajam kedudukan hukum surat permohonan pemblokiran atau penangguhan pencatatan yang diajukan kuasa hukum Abdussalam Panji Gumilang—yang disampaikan sebelum putusan Pengadilan Negeri Indramayu—terhadap kewenangan Ditjen AHU dalam mencatat perubahan pengurus Yayasan Pesantren Indonesia (YPI). Analisis menekankan dua prinsip fundamental: pertama, pencatatan oleh AHU hanyalah tindakan administratif yang bersifat deklaratif dan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengesampingkan keputusan rapat Dewan Pembina yang sah; kedua, surat kuasa hukum terpidana yang bersifat preventif dan diajukan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap tidak boleh dijadikan patokan yang lebih tinggi daripada putusan pengadilan, apalagi putusan Mahkamah Agung.

4.1. Sifat Preventif Surat Kuasa Hukum dan Batas Diskresi AHU

Surat permohonan pemblokiran yang diajukan kuasa hukum sebelum adanya putusan PN Indramayu (Desember 2025) semata-mata bersifat preventif. Pada saat itu, status hukum Panji Gumilang masih dalam proses (bahkan dapat berada pada tahap pra-penuntutan atau penyidikan). Dalam kondisi demikian, Ditjen AHU memang memiliki ruang diskresi terbatas untuk menunda sementara pencatatan guna menghindari dualisme kepengurusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

Namun, diskresi tersebut bukanlah kewenangan absolut. Diskresi harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Surat sepihak dari pihak yang kemudian dinyatakan bersalah tidak dapat terus-menerus dijadikan dasar penahanan setelah fakta hukum berubah secara fundamental melalui putusan pengadilan.

4.2. Pencatatan AHU sebagai Tindakan Administratif yang Tidak Dapat Membatalkan Keputusan Rapat Dewan Pembina

Pencatatan perubahan pengurus oleh Ditjen AHU, sesuai Pasal 33 Undang-Undang Yayasan, hanyalah pemberitahuan yang bersifat administratif-deklaratif. Keputusan substansial mengenai pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengurus berada sepenuhnya pada kewenangan Dewan Pembina melalui rapat yang sah (Pasal 32 ayat (1) UU Yayasan).

Dengan demikian:

• Keputusan rapat Dewan Pembina yang sah dan dituangkan dalam akta notaris tetap berlaku sejak tanggal keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan tersebut.
• Pencatatan di AHU tidak menciptakan, mengubah, atau membatalkan hak dan kewajiban yang lahir dari keputusan Pembina. AHU hanya mencatat untuk kepentingan tertib administrasi negara dan publik.
• Menahan pencatatan secara berkepanjangan dengan alasan surat kuasa hukum terpidana sama artinya dengan memberikan kekuatan yang lebih tinggi kepada surat administratif pihak yang kalah daripada keputusan organ tertinggi yayasan dan putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan hierarki norma dan asas res judicata.
  4.3. Melemahnya Dasar Surat setelah Putusan PN dan PT
  Setelah putusan PN Indramayu Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Idm (Desember 2025) yang menyatakan Panji Gumilang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yayasan dan TPPU, serta putusan PT Bandung tanggal 18 Februari 2026 yang tetap menegaskan kesalahan tersebut (meskipun pidana diringankan menjadi 9 bulan), dasar surat pra-putusan menjadi lemah secara yuridis. Surat tersebut tidak dapat terus dijadikan alasan penahanan manakala tiga kondisi berikut telah terpenuhi:

1. Pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana yang secara langsung berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan pengalihan kekayaan yayasan;
2. Amar dan pertimbangan putusan mengandung konsekuensi logis pengembalian aset serta dana kepada yayasan sebagai badan hukum yang dirugikan; dan
3. Pengurus baru telah memenuhi seluruh syarat formal, yaitu adanya keputusan rapat Dewan Pembina yang sah, akta notaris, dan dokumen pendukung sesuai Anggaran Dasar serta Pasal 32–33 UU Yayasan.

4.4. Kedudukan Putusan Mahkamah Agung sebagai Tolok Ukur Tertinggi
Apabila Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah putusan yang berdasarkan hukum—baik dengan menguatkan maupun menolak kasasi terdakwa—maka putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Pada saat itu, surat kuasa hukum yang diajukan sebelum putusan PN secara yuridis kehilangan seluruh daya mengikatnya sebagai dasar penahanan pencatatan.

AHU sebagai instansi administrasi negara wajib menundukkan diri pada putusan pengadilan yang final. Menempatkan surat preventif dari terpidana pada posisi yang lebih tinggi daripada putusan Mahkamah Agung merupakan pelanggaran terhadap asas res judicata dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat administrasi. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan keberatan administratif, gugatan tata usaha negara, atau upaya hukum lainnya.

Pencatatan perubahan pengurus oleh Ditjen AHU adalah tindakan administratif yang tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan keputusan rapat Dewan Pembina yang sah. Surat kuasa hukum terpidana yang disampaikan sebelum putusan inkracht bersifat preventif semata dan tidak boleh dijadikan patokan yang lebih tinggi daripada putusan pengadilan, apalagi putusan Mahkamah Agung.

Setelah putusan PN dan PT menyatakan kesalahan Panji Gumilang terkait pengelolaan kekayaan YPI, dan terlebih MA menguatkan putusan tersebut, penahanan pencatatan berdasarkan surat tersebut menjadi tidak berdasar hukum. AHU wajib segera memproses pencatatan pengurus baru demi kepastian hukum, perlindungan aset yayasan, dan pemulihan tata kelola yang baik.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian fakta, data akurat, dan kerangka hukum yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa surat permohonan pemblokiran atau penangguhan pencatatan yang diajukan kuasa hukum Abdussalam Panji Gumilang sebelum putusan Pengadilan Negeri Indramayu (Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Idm tanggal 10 Desember 2025) bersifat sementara dan preventif.

Surat tersebut kehilangan daya mengikat secara yuridis setelah adanya putusan PN Indramayu dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Februari 2026 yang secara konsisten menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yayasan dan tindak pidana pencucian uang, dengan hukuman 9 bulan penjara dan denda.

Terlebih lagi Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung adalah putusan yang berdasarkan hukum—sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht)—maka surat pra-putusan tersebut tidak lagi berlaku sebagai alasan yang sah bagi Ditjen AHU untuk menahan pencatatan pengurus terbaru Yayasan Pesantren Indonesia. Pencatatan di AHU hanyalah tindakan administratif yang bersifat deklaratif dan tidak berwenang mengesampingkan keputusan rapat Dewan Pembina yang sah maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, pihak Ditjen AHU seharusnya segera mempertimbangkan dan menghormati putusan pengadilan yang sudah inkracht. Hal ini mutlak diperlukan agar keadilan benar-benar terwujud, kepastian hukum terjaga, serta tidak muncul anggapan di masyarakat bahwa terpidana dapat menganggap enteng prosesi hukum dan selalu merasa mampu menyelesaikannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Penahanan pencatatan yang terus-menerus semata-mata berdasarkan surat yang telah kehilangan legitimasi justru berpotensi mencederai wibawa peradilan dan asas negara hukum.

Dengan demikian, pencatatan pengurus baru yang telah memenuhi syarat formal sesuai Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Yayasan harus segera diproses. Hanya dengan demikian, tata kelola Yayasan Pesantren Indonesia dapat dipulihkan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Daftar Pustaka.

• Petikan dan liputan putusan PN Indramayu dan PT Bandung (Detik Jabar, Harian Basis, West Java Today, Asatu News, Februari 2026).
• Kronologi dan status kasasi (laporan pihak terkait yang dipublikasikan).
• UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
• KUHAP terkait upaya hukum.