Yayasan Pendidikan Indonesia Blog

Siapa Menebar Angin, Akan Menuai Badai: Skandal Penyadapan dan Ujian Keberanian Presiden Prabowo”

Oleh.
MYR Agung Sidayu
Yayasan pendidikan Indonesia
Special consultative status in ECOSOC
United Nations since 2013

Pendahuluan.

Ada pepatah lama yang tak pernah usang: siapa menebar angin, akan menuai badai. Kali ini, pepatah itu bagai cermin yang dipaksa menghadap wajah institusi yang seharusnya menjadi penjaga ketertiban. Dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri—termasuk mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo beserta Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi—bukan sekadar berita sensasional. Ini adalah badai yang lahir dari angin yang telah lama ditiupkan dari dalam.

Perilaku yang mengagetkan publik ini tentu tidak lahir begitu saja di ruang hampa. Ia tidak semata produk nalar politik sempit. Di baliknya tersembunyi akar yang lebih dalam, lebih sistemik, dan lebih mengkhawatirkan. Setelah kejadian mengerikan ini, hampir seluruh rakyat merasa lega karena Presiden Prabowo Subianto telah bertindak cepat. Namun di balik rasa lega itu, ada panggilan yang lebih besar: saatnya melakukan pembersihan menyeluruh dengan keberanian total.

Badai yang Lahir dari Angin Internal.

Penyadapan yang diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha. Dilakukan dengan menyalahgunakan Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, tanpa surat perintah yang sah, dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. Kemudian, pada Oktober 2026, ada perintah penghapusan file hasil sadapan—upaya menghilangkan jejak yang justru semakin memperjelas niat.

Ini bukan “kesalahan teknis” atau “overzealous intelligence”. Ini adalah penyalahgunaan wewenang yang sistematis. Ketika perwira tinggi yang seharusnya menjadi teladan justru menjadi pelaku, pertanyaan besar muncul: bagaimana budaya di tubuh institusi memungkinkan hal semacam ini bertumbuh?

Faktor di Luar Nalar Politik: Konflik Internal dan Keseimbangan Teror.

Jangan pernah percaya bahwa perilaku seberani ini lahir tiba-tiba. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengerikan.
Ada budaya diam yang sudah mengakar. Ada hierarki yang terlalu sakral. Ada sistem pengawasan yang bocor. Ada hasrat untuk menguasai informasi orang lain—karena di dunia kekuasaan, mengetahui rahasia orang lain adalah cara paling murah untuk merasa abadi.

Lebih jauh lagi, adakah faktor lain di luar politik yang membuat mereka begitu berani? Apakah di balik layar ada konflik internal yang lebih gelap? Konflik yang lahir dari ketidakadilan pembagian “rejeki” dari sumber-sumber penghasilan yang tak pernah boleh dibicarakan di ruang terbuka? Dari aliran uang gelap yang selama ini mengalir tenang di bawah permukaan, lalu tiba-tiba retak karena satu pihak merasa dikhianati atau dikurangi jatahnya?

Dalam dunia yang seperti itu, informasi menjadi senjata paling ampuh.

Menyadap bukan lagi sekadar ingin tahu. Menyadap menjadi cara untuk saling mengunci, saling mengancam, saling mempertahankan diri. “Aku punya rekamanmu, kau punya rekamanku.” Sebuah keseimbangan teror yang rapuh. Ketika keseimbangan itu goyah, maka saling sadap menjadi jalan terakhir untuk bertahan hidup. Bukan lagi soal ideologi atau loyalitas, melainkan soal siapa yang lebih dulu menjatuhkan siapa.

Apakah skenario semacam ini yang sedang terjadi? Kita belum tahu. Dan mungkin kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya bisa dijawab oleh waktu.

Langkah Cepat Presiden dan Panggilan untuk Pembersihan Menyeluruh.

Setelah kejadian mengerikan ini, hampir seluruh rakyat merasa lega dan bersyukur. Presiden #PrabowoSubianto telah bertindak cepat. Proses hukum digelar tanpa tebang pilih. Tersangka ditahan. Institusi dipaksa terbuka. Langkah awal itu layak diapresiasi.

Namun di balik rasa lega itu, ada kebenaran yang lebih besar yang harus dihadapi. Kejadian memedihkan ini belum selesai hanya dengan penahanan beberapa nama. Ini baru pembukaan tirai. Sekarang saatnya Presiden mengambil langkah praktis yang lebih berani dan lebih menyeluruh.

Saatnya melakukan pembersihan dengan tegas. Bahkan rela membersihkan seluruh jajaran pembantunya—termasuk mereka yang baru saja diangkat—jika ternyata mereka terhubung, terkontaminasi, atau sekadar menjadi bagian dari ekosistem yang membiarkan angin jahat ini bertiup. Tidak ada yang kebal. Tidak ada yang dilindungi oleh “baru diangkat” atau “masih loyal”.

Kemudian, menempatkan kembali sosok-sosok yang tepat. Sosok yang memiliki keberanian total. Sosok yang tidak hanya pintar, tetapi juga bersih. Sosok yang tidak takut pada bayangan masa lalu dan tidak terikat pada jaringan gelap.

Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial.

Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memiliki hak prerogatif yang kuat dan dilindungi konstitusi. Hak ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen utama untuk menjaga stabilitas dan integritas pemerintahan.

Dasar utamanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

• Pasal 4 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
• Pasal 17 ayat (2): Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
• Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
• Pasal 14: Presiden berwenang memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi (dengan pertimbangan lembaga terkait).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (beserta perubahan-perubahannya) mengatur lebih rinci bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian serta pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan kewenangan penuh Presiden.

Hak prerogatif inilah yang memberi Presiden wewenang penuh untuk membentuk kabinet dan jajaran strategis sesuai keyakinannya. Hak itu adalah senjata terakhir untuk menyelamatkan rumah besar yang sudah hampir roboh oleh angin dari dalam.

Goncangan Kepemimpinan dan Kejelian terhadap Lingkaran Dalam.

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam dua tahun pertama ini memang telah mengalami berbagai goncangan. Goncangan itu datang bukan hanya dari dalam—dari konflik internal, dari pengkhianatan diam-diam, dari permainan kekuasaan di kalangan sendiri—tetapi juga dari luar. Kerentanan geopolitik yang semakin tajam, tekanan kepentingan asing, perang dagang, ketegangan regional, dan permainan intelijen internasional yang terus mengintai negeri ini. Semua itu datang bertubi-tubi.

Namun penulis melihat bahwa Presiden Prabowo Subianto cukup handal dalam menyikapinya. Beliau mampu berdiri tegak di tengah badai, mengambil keputusan sulit, dan menjaga stabilitas negara.

Akan tetapi, sebagai manusia biasa yang memikul tanggung jawab luar biasa, tentu beliau harus lebih jeli. Lebih jeli melihat berbagai kemungkinan bahwa di antara orang-orang kepercayaannya sendiri, ada yang berusaha menyalip di tikungan. Ada yang tersenyum di depan, tapi mengasah pisau di belakang. Ada yang mengaku loyal, tapi diam-diam sedang menyusun peta untuk kepentingan sendiri atau kepentingan pihak lain.

Kejelian itu bukan bentuk paranoia. Itu adalah bentuk tanggung jawab tertinggi seorang pemimpin. Karena sejarah telah berkali-kali membuktikan: pengkhianatan paling berbahaya selalu datang dari orang yang paling dekat.

Kesimpulan.

Sekarang badai sudah datang. Tersangka ditahan. Publik marah, tapi juga berharap. Marwah institusi yang selama ini dibanggakan retak di depan mata. Pepatah nenek moyang yang sering kita ucapkan dengan ringan kini berubah menjadi hukuman yang nyata: siapa menebar angin, akan menuai badai.

Tapi badai ini, sekeras apa pun, masih bisa menjadi berkah—jika Presiden berani melangkah lebih jauh. Jujur bahwa ini bukan soal “siapa lawan siapa” dalam politik. Jujur bahwa akarnya lebih dalam: soal budaya, soal sistem, soal karakter kolektif, dan mungkin juga soal aliran-aliran gelap yang selama ini menyuburkan keberanian untuk melanggar segalanya.

Karena jika kita hanya menghukum individu tanpa membersihkan tanah tempat angin itu tumbuh, maka badai berikutnya hanya menunggu waktu. Dan kali ini, mungkin kita tidak akan sanggup lagi berdiri di tengahnya.
Angin sudah ditiupkan.

Badai sudah datang.

Sekarang tinggal Presiden yang memilih: apakah rumah ini akan dibiarkan retak di sana-sini, atau akan dibangun kembali dari fondasi yang benar-benar bersih, dengan tangan yang berani, dan dengan hak prerogatif yang digunakan sepenuhnya demi bangsa.

Karena pada akhirnya, institusi yang besar tidak pernah dihancurkan oleh musuh dari luar.

Ia hanya bisa dihancurkan oleh angin yang ditiupkan dari dalam—
angin yang kadang membawa aroma uang, aroma dendam, dan aroma ketakutan yang saling membunuh.