Gadi Eisenkot

#GadiEisenkot
#MansourAbbas

Israel sebagai Negara Multi-etnis: Kesetiaan Warga Arab dan Integrasi Politik dalam Kerangka Negara Yahudi-Demokratis

Oleh.
MYR Agung Sidayu
Yayasan pendidikan Indonesia
Special consultative status in ECOSOC
United Nations since 2013.

Pendahuluan.

Hari ini – 2 jam yang lalu – Presiden Isarael memberikan mandat kepada Gadi Einsenkot untuk membentu pemerintahan Israel kedepan menggantikan Netanyahu, pembentukan pemerintahan mana tentu dengan support partai Arab yang memperoleh 19 kursi di Knesset. Ditengah kerentanan geopolitik yang disebabkan oleh Netanyahu, bangsa Israel yang terdiri dari Yahudi, dan Arab menyadarinya sebagai pengalaman sejarah yang destruktif, dan untuk itu mereka bersetuju untuk menjatuhkan kekuasaan tiran Netanyahu.

Israel sering dipahami secara sempit sebagai “negara Yahudi”. Pemahaman ini benar secara historis dan konstitusional, namun tidak lengkap. Sejak deklarasi kemerdekaan pada 14 Mei 1948, Israel dibentuk sebagai negara Yahudi yang demokratis dengan jaminan kesetaraan hak bagi seluruh warganya, tanpa membedakan agama, ras, atau jenis kelamin. Sekitar 21 persen penduduk Israel saat ini adalah warga Arab—mayoritas Muslim, diikuti Kristen dan Druze.

Mereka adalah keturunan penduduk yang residual setelah perang 1948 dan menerima kewarganegaraan Israel. Artikel ini membahas bukti-bukti historis dan kontemporer tentang kesetiaan warga Arab Israel terhadap negara mereka, serta pertimbangan politik Mansour Abbas dalam memenuhi empat persyaratan untuk ikut serta dalam pembentukan pemerintahan. Tujuan tulisan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih luas dan seimbang tentang karakter multi-etnis Israel.

Latar Belakang Historis: Warga Arab dalam Negara Israel.

Setelah perang 1948, sekitar 150.000–160.000 Arab Palestina tetap tinggal di wilayah yang menjadi Israel dan memperoleh status warga negara. Deklarasi Kemerdekaan Israel secara eksplisit menjamin hak-hak sipil mereka. Sejak masa awal, komunitas Bedouin di Galilea dan sebagian Negev menunjukkan sikap kooperatif. Beberapa suku secara sukarela bergabung dengan Haganah dan kemudian Tentara Pertahanan Israel (#IDF) sebagai pemandu dan pejuang. Tradisi ini berlanjut hingga kini. Dinas militer bersifat wajib bagi warga Yahudi, Druze, dan Sirkasia, tetapi bersifat sukarela bagi Muslim dan Kristen Arab. Meski demikian, ratusan pemuda Bedouin setiap tahun bergabung, banyak di unit tempur seperti Batalyon Pengintaian Gurun (Gadsar 585).

Pengalaman pribadi para pemimpin militer memperkuat gambaran ini. Seorang mantan Kepala Staf IDF mencatat bahwa selama masa jabatannya, tiga tentara Muslim Arab yang bergabung secara sukarela gugur dalam operasi melawan Hamas di Gaza (2003). Dalam kunjungan belasungkawa, ayah salah satu korban menyatakan bahwa setelah peristiwa Oktober 2000, ia mengumpulkan putra-putranya dan menegaskan keinginan untuk hidup dan membangun masa depan di Negara Israel. Dua putranya kemudian bergabung: satu di IDF (gugur) dan satu di Polisi Perbatasan. Pengalaman serupa juga terjadi di bidang kesehatan, di mana dokter dan perawat Arab merawat tentara Israel, termasuk pejabat tinggi yang terluka.

Bukti Kontemporer: Pengorbanan dan Solidaritas pada 7 Oktober 2023.

Peristiwa 7 Oktober 2023 memberikan bukti paling kuat tentang kesetiaan sebagian warga Arab Israel. Di tengah serangan Hamas terhadap komunitas perbatasan dan festival Nova, sejumlah warga Bedouin bertindak sebagai penyelamat. Youssef Ziadna, pengemudi minibus dari Rahat, menyelamatkan sekitar 30 peserta festival dengan menembus tembakan.

Empat sepupu dari keluarga Alkrenawi menyelamatkan puluhan orang lainnya. Seorang petani Bedouin melindungi sekelompok pemuda Yahudi dan pekerja Thailand di lahan pertaniannya, bahkan berhadapan langsung dengan teroris. Setelah serangan, keluarga-keluarga dari Rahat secara rutin ikut serta dalam upaya pertanian sukarela untuk membantu komunitas yang terdampak.

Data menunjukkan bahwa warga Arab Israel juga menjadi korban serangan Hamas. Sekitar 21 warga Bedouin tewas dan beberapa diculik. Fakta ini menegaskan bahwa ancaman terorisme tidak membedakan etnis atau agama. Kesediaan warga Arab untuk mempertaruhkan nyawa menyelamatkan tetangga Yahudi mereka menunjukkan bahwa identitas kewarganegaraan dapat mengalahkan narasi konflik etnis-agama.

Dimensi Politik: Mansour Abbas dan Empat Persyaratan Integrasi.

Di ranah politik, Mansour Abbas, pemimpin partai Ra’am (United Arab List), mewakili pendekatan pragmatis. Abbas, seorang dokter gigi dan tokoh Islamis konservatif, memprioritaskan kebutuhan sipil masyarakat Arab—pemberantasan kejahatan, infrastruktur, perumahan, dan pengakuan desa Bedouin—daripada retorika nasionalis yang menjauhkan. Pada 2021, Ra’am menjadi partai Arab pertama yang bergabung dalam koalisi pemerintahan (Bennett-Lapid) dalam beberapa dekade, menghasilkan alokasi anggaran besar untuk masyarakat Arab.

Pada 2026, Abbas menyatakan kesediaan untuk memenuhi empat persyaratan yang diajukan Gadi Eisenkot dalam proses pembentukan pemerintahan. Empat persyaratan tersebut adalah:

1. Pengakuan Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan egaliter.
2. Komitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan.
3. Kewajiban pelayanan militer, nasional, atau sipil bagi seluruh warga Israel.
4. Pengakuan #Hamas sebagai organisasi teroris beserta kewajiban menghancurkan kekuatan militer dan pemerintahannya di Gaza.

Abbas telah menyatakan secara terbuka bahwa “Negara #Israel dilahirkan sebagai negara Yahudi dan akan tetap demikian.” Baginya, pertanyaan utama bukan lagi identitas dasar negara, melainkan status dan hak warga Arab di dalamnya. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran bahwa isolasi politik selama puluhan tahun tidak menghasilkan kemajuan nyata bagi masyarakat Arab.

Kerangka Teoretis: Visi Jabotinsky dan Integrasi.

Untuk memahami langkah politik Mansour Abbas secara lebih mendalam, kita perlu menengok kembali pemikiran Ze’ev Jabotinsky, salah satu tokoh penting dalam sejarah Zionisme. Pada November 1923, Jabotinsky menulis esai terkenal berjudul “The Iron Wall” (Dinding Besi). Esai ini lahir di tengah perdebatan internal gerakan Zionis tentang bagaimana menghadapi penolakan penduduk Arab Palestina terhadap imigrasi dan pembangunan nasional Yahudi.

Jabotinsky berangkat dari realisme politik yang keras. Ia berpendapat bahwa tidak ada bangsa di dunia yang dengan sukarela menyerahkan tanah airnya kepada pendatang, betapapun adil atau bermoral alasan kedatangan tersebut. Karena itu, harapan akan “kesepakatan sukarela” dengan pihak Arab pada tahap awal adalah ilusi. Satu-satunya jalan agar proyek Zionis dapat bertahan adalah membangun “dinding besi”—kekuatan militer dan politik yang begitu kokoh sehingga pihak Arab akhirnya menyadari bahwa upaya menghancurkan kehadiran Yahudi adalah sia-sia.

Namun, Jabotinsky tidak berhenti pada kekuatan semata. Ia secara tegas menolak gagasan pengusiran orang Arab. Menurutnya, di Palestina akan selalu ada dua bangsa. Setelah “dinding besi” berhasil memaksa pihak Arab menerima realitas kehadiran Yahudi yang permanen, barulah tiba tahap kedua: menawarkan jaminan dan hak-hak yang layak. Dalam tahap ini, minoritas Arab diharapkan dapat hidup sebagai warga negara dengan hak otonomi budaya, pendidikan, dan bahkan administrasi di dalam kerangka negara Yahudi yang demokratis. Jabotinsky membayangkan suatu bentuk koeksistensi yang didasarkan pada pengakuan realitas, bukan pada impian romantisme atau paksaan terus-menerus.

Sepanjang sejarah Israel, para pemimpin dari David Ben-Gurion hingga masa kini pada dasarnya mengikuti kerangka berpikir ini, meskipun dengan penekanan yang berbeda-beda. Tahap pertama—pembangunan kekuatan pertahanan yang handal—menjadi prioritas mutlak. Sementara tahap kedua, yaitu integrasi warga Arab Israel sebagai bagian utuh dari masyarakat negara, berjalan lebih lambat, penuh ketegangan, dan belum sepenuhnya tercapai. Namun, arah besarnya tetap sama: setelah keamanan terjamin, ruang bagi kehidupan bersama harus dibuka.

Dalam konteks inilah pengakuan Mansour Abbas terhadap karakter Yahudi dan demokratis Negara Israel memperoleh makna teoretis yang penting. Ketika Abbas menyatakan bahwa Israel dilahirkan sebagai negara Yahudi dan akan tetap demikian, serta menekankan bahwa pertanyaan utama sekarang adalah bagaimana status warga Arab di dalamnya, ia sesungguhnya sedang menjawab tahap kedua visi Jabotinsky dari sisi Arab Israel. Alih-alih terus menolak realitas dasar negara, Abbas memilih untuk bekerja di dalam kerangka yang sudah ada demi memperjuangkan hak-hak sipil, anggaran, keamanan, dan integrasi komunitasnya.

Dengan demikian, langkah Abbas bukan sekadar taktik politik jangka pendek. Ia mencerminkan pergeseran dari penolakan total menuju penerimaan realistis terhadap struktur negara, yang kemudian dibarengi tuntutan agar negara tersebut benar-benar menepati janji kesetaraan yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan. Visi Jabotinsky tentang “dinding besi” yang diikuti integrasi, dan respons pragmatis Abbas terhadap visi tersebut, bersama-sama menunjukkan bahwa koeksistensi yang stabil hanya mungkin jika kedua belah pihak—mayoritas Yahudi dan minoritas Arab—bersedia mengakui realitas satu sama lain dan bekerja dalam kerangka yang sama.

Pembahasan: Implikasi bagi Pemahaman tentang Israel.

Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa Israel bukan negara monolitik Yahudi, melainkan masyarakat multi-etnis yang kompleks. Warga Arab Israel memiliki identitas ganda: sebagai bagian dari bangsa Palestina secara kultural-historis, sekaligus sebagai warga negara Israel secara legal-politik. Kesediaan sebagian dari mereka untuk berdinas di IDF, menyelamatkan nyawa pada 7 Oktober, dan berpartisipasi dalam pemerintahan menunjukkan bahwa kewarganegaraan dapat menjadi landasan bersama.

Tentu saja, integrasi belum sempurna. Masih terdapat ketimpangan sosial-ekonomi, ketegangan politik, dan tantangan keamanan. Namun, fokus semata-mata pada konflik dan pengabaian terhadap bukti kesetiaan justru memperburuk polarisasi. Pemahaman yang lebih luas dan seimbang diperlukan agar masyarakat, baik di dalam maupun di luar Israel, tidak terjebak dalam narasi yang menyederhanakan realitas.

Kesimpulan.

Israel adalah negara Yahudi yang demokratis sekaligus rumah bagi warga Arab Muslim, Kristen, #Druze, dan komunitas lainnya. Sejarah panjang pelayanan sukarela di IDF, pengorbanan nyawa pada 7 Oktober 2023 oleh warga Bedouin dan Arab Israel, serta langkah politik berani Mansour Abbas yang bersedia memenuhi empat persyaratan integrasi, semuanya menunjukkan satu fakta penting: kesetiaan dan kewarganegaraan tidak ditentukan semata-mata oleh etnis atau agama. Di dalam negara ini hidup jutaan warga yang saling bergantung, saling melindungi, dan bersama-sama membangun masa depan.

Sayangnya, pemahaman seperti ini jarang sampai ke masyarakat Indonesia. Selama ini, wacana publik di Indonesia tentang Israel hampir selalu dibangun dalam kerangka narasi tunggal yang bernuansa politik tertentu: Israel identik dengan Yahudi yang menjajah Palestina yang Islam. Narasi ini sering digunakan sebagai instrumen political institutional development—baik untuk memperkuat identitas keagamaan, memobilisasi dukungan politik, maupun membangun soliditas kelompok. Akibatnya, realitas yang jauh lebih kompleks—bahwa di Israel sendiri terdapat warga Arab Muslim dan Kristen yang menjadi tentara, dokter, penyelamat, dan bahkan mitra politik dalam pemerintahan—hampir tidak pernah dibahas secara jujur dan mendalam.

Pemahaman yang sempit ini tidak hanya menyederhanakan sejarah, tetapi juga menutup ruang bagi dialog yang sehat. Ia mengabaikan fakta bahwa Deklarasi Kemerdekaan Israel sejak 1948 sudah menjamin kesetaraan hak, bahwa banyak warga Arab Israel memilih tetap tinggal dan berintegrasi, serta bahwa tokoh seperti Mansour Abbas secara terbuka mengakui karakter Yahudi-demokratis negara Israel demi kepentingan praktis komunitasnya. Ketika masyarakat hanya diberi satu sudut pandang, maka empati, kritisisme, dan kemampuan melihat nuansa hilang.

Masa depan yang lebih stabil, baik di Timur Tengah maupun dalam diskursus global, hanya dapat dibangun melalui pengakuan terhadap karakter multi-etnis Israel, penghormatan terhadap hak seluruh warganya, dan kepemimpinan yang mendorong integrasi berdasarkan prinsip Deklarasi Kemerdekaan.

Bagi masyarakat Indonesia, langkah awal yang paling mendesak adalah berani membuka diri terhadap informasi yang lebih lengkap dan berimbang. Hanya dengan memahami realitas utuh—bukan sekadar narasi politik yang sudah dibakukan—kita dapat berkontribusi pada koeksistensi yang lebih adil, damai, dan manusiawi. Penulis yakin berdasar pada realitas inilah Pemangku Pondok Pesantren Alzaytun Syaykh Abdul Salam Rasyidi beberapa tahun yang lalu menghimbau agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Daftar Pustaka.

1. Deklarasi Kemerdekaan Negara Israel. (1948, 14 Mei). Proklamasi kemerdekaan dan jaminan kesetaraan hak warga negara.
2. Jabotinsky, Z. (1923). The Iron Wall (We and the Arabs). Esai politik tentang strategi Zionisme dan integrasi minoritas Arab.
3. Boxerman, A. (2021, 3 Juni). History made as Arab Israeli Ra’am party joins Bennett-Lapid coalition. The Times of Israel.
4. Hoffman, G. (2021, 21 Desember). Israel is a Jewish state and will remain so – Ra’am’s Abbas. The Jerusalem Post.
5. Times of Israel Staff. (berbagai tanggal 2021–2026). Laporan tentang pernyataan Mansour Abbas mengenai karakter Yahudi negara Israel, partisipasi Ra’am dalam koalisi, dan posisi terkait persyaratan Gadi Eisenkot.
6. Jerusalem Post & Haaretz. (2021–2026). Liputan tentang pengakuan Abbas terhadap Israel sebagai negara Yahudi-demokratis dan proses pembentukan pemerintahan.
7. Reuters. (2021, 3 Juni). Arab Islamist helps clinch Israel’s new anti-Netanyahu government.
8. Jewish Telegraphic Agency & Times of Israel. (2023–2024). Laporan tentang penyelamatan warga oleh Youssef Ziadna dan warga Bedouin lainnya pada serangan 7 Oktober 2023.
9. Times of Israel. (2023–2025). Artikel tentang partisipasi sukarela Bedouin dan Muslim Arab di IDF, termasuk Batalyon Gadsar 585, serta peningkatan rekrutmen minoritas setelah 7 Oktober.
10. Israel Democracy Institute & sumber akademik terkait. Analisis tentang integrasi warga Arab Israel dalam struktur negara dan militer.
11. Laporan dan kesaksian mantan pejabat tinggi IDF mengenai pelayanan tentara Arab Muslim, perawatan medis oleh tenaga kesehatan Arab, serta pengalaman keluarga korban di IDF.