pemilu Israel

#netanyahu
#Israel
#Knesset
#MansourAbbas
#GadiEisenkot

Hasil Pemilu Knesset 27 Oktober 2026 sebagai Momentum Positif bagi Israel di Tengah Tekanan Internasional dan Dinamika Regional

Oleh.
MYR Agung Sidayu
Yayasan pendidikan Indonesia
Special consultative status in ECOSOC
United Nations since 2013

Abstrak

Pemilihan Knesset Israel pada 27 Oktober 2026 menghasilkan representasi historis partai-partai Arab sebesar sekitar 19 kursi. Keberhasilan ini, yang melibatkan warga negara Israel keturunan Arab-Palestina yang memiliki hak suara setara, terjadi di tengah tekanan internasional yang intens terhadap Israel, pendekatan ulang antara Arab Saudi dan Iran, serta kondisi politik Amerika Serikat yang dinamis. Artikel ini berargumen bahwa para politisi Israel perlu memandang hasil tersebut bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai momentum positif untuk memperkuat legitimasi internal, mengurangi isolasi internasional, dan membuka ruang diplomasi regional yang lebih stabil.

1. Pendahuluan.

Demokrasi Israel sejak pemilihan Knesset pertama pada 1949 telah secara formal mengakui warga keturunan Arab-Palestina—yang kini berjumlah sekitar 21 persen dari total populasi—sebagai warga negara penuh dengan hak politik yang setara. Mereka bukan elemen eksternal atau pendatang, melainkan bagian integral dari struktur demografis dan konstitusional negara. Sebagian besar adalah keturunan penduduk yang tetap tinggal di dalam garis gencatan senjata setelah 1948, dan sejak itu mereka memiliki hak memilih, mencalonkan diri, serta diwakili di lembaga legislatif tertinggi.

Meski perjalanan mereka diwarnai ketegangan identitas, diskriminasi struktural, dan fluktuasi partisipasi politik, sistem demokrasi Israel secara prinsipil membuka ruang bagi mereka untuk bersaing secara sah.

Pada pemilihan Knesset 27 Oktober 2026, ruang tersebut dimanfaatkan secara maksimal. Partai Ra’am dan Joint List meraih total sekitar 19 kursi—angka tertinggi dalam sejarah representasi politik Arab di Israel, melampaui rekor 15 kursi pada 2020. Lonjakan ini didorong oleh partisipasi pemilih Arab yang meningkat tajam dan terjadi di tengah kebuntuan politik yang akut: blok Benjamin Netanyahu memperoleh sekitar 53 kursi, sementara blok oposisi di bawah Gadi Eisenkot berada di kisaran 48 kursi. Dengan ambang mayoritas 61 kursi, 19 kursi partai Arab secara matematis menjadi faktor penentu dalam pembentukan pemerintahan berikutnya.

Justru di titik inilah reaksi elite politik sayap kanan mencapai intensitas yang luar biasa. Partai Likud, melalui pernyataan yang dibagikan langsung oleh Benjamin Netanyahu, mengeluarkan deklarasi yang penuh alarm:

“The Ra’amgate affair is an earthquake. They stole the elections in Israel!

The judge Solberg’s statements about the involvement of foreign entities that interfered and bribed voters in favor of the Arab parties are an unprecedented shock.

This is an attack on democracy whose purpose is to lead to a foreign takeover of the Knesset, the Islamization of Israel, and the overthrow of right-wing rule in order to lead to retreat and defeat of the IDF in all arenas – and primarily Iran.

After it was revealed that foreign entities tried to take over the Knesset, it is clear that no Zionist party should cooperate with Ra’am and the Joint List, replace the Knesset Speaker through votes bought for cash, and form a government that is dangerous to Israel.

We demand to act immediately and with all means available to the Shin Bet and the police to investigate these crimes.”

Bahasa yang digunakan—gempa bumi, pencurian pemilu, pengambilalihan asing, Islamisasi, dan ancaman kekalahan militer—mengungkapkan rasa takut yang jauh melampaui kekalahan elektoral biasa. Keberhasilan demokratis warga Arab Israel digambarkan sebagai ancaman eksistensial terhadap karakter negara, keamanan nasional, dan bahkan kemampuan Israel menghadapi Iran. Pernyataan ini sekaligus menutup pintu kerja sama politik dengan partai Arab dan menuntut investigasi menyeluruh oleh aparat keamanan.

Namun, di balik intensitas retorika tersebut, konteks eksternal yang lebih luas menuntut pendekatan yang berbeda. Tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat melalui laporan lembaga-lembaga PBB, proses di Mahkamah Internasional, dan kritik global yang semakin tajam. Di tingkat regional, pendekatan ulang antara Arab Saudi dan Iran—termasuk pertemuan tingkat tinggi di Tehran pada akhir Oktober 2026—menunjukkan kemungkinan terbentuknya mekanisme keamanan kawasan yang baru.

Sementara itu, dinamika politik di Amerika Serikat, dengan pemilihan midterm yang mendekat dan ketidakpastian dukungan jangka panjang, menambah lapisan kompleksitas bagi posisi strategis Israel.

Dalam situasi seperti ini, hasil pemilu 2026—khususnya representasi historis 19 kursi partai Arab—seharusnya tidak semata-mata dibaca sebagai ancaman internal, melainkan sebagai momentum yang dapat dimanfaatkan secara konstruktif. Bagaimana politisi Israel merespons kekuatan demokratis warga Arabnya sendiri akan menentukan tidak hanya komposisi pemerintahan berikutnya, tetapi juga kapasitas negara untuk menghadapi tekanan eksternal dan membangun legitimasi yang lebih kokoh di tengah lanskap regional serta internasional yang sedang berubah.

2. Konteks Internal: Warga Arab Israel sebagai Aset Demokrasi.

Warga Arab Israel—yang berjumlah sekitar 21 persen dari total penduduk—bukanlah populasi marginal atau sekadar penumpang dalam sistem negara. Mereka adalah warga negara penuh yang telah berkiprah secara nyata dan berkelanjutan dalam berbagai dimensi kehidupan Israel sejak berdirinya negara pada 1948. Hak memilih, mencalonkan diri, dan diwakili di Knesset telah mereka miliki sejak pemilihan pertama tahun 1949. Representasi historis sekitar 19 kursi yang diraih partai Ra’am dan Joint List pada pemilu 2026 tidak muncul begitu saja; ia merupakan hasil dari partisipasi politik yang semakin matang dan kemampuan konsolidasi internal yang semakin kuat.

Namun, kontribusi warga Arab Israel jauh melampaui ranah politik. Di bidang akademik, mereka hadir sebagai dosen, peneliti, dan ilmuwan di universitas-universitas terkemuka Israel seperti #HebrewUniversity of Jerusalem, #TelAvivUniversity, dan Technion. Banyak di antara mereka menghasilkan karya di bidang kedokteran, teknik, ilmu sosial, dan studi Timur Tengah yang memperkaya khazanah keilmuan nasional. Di ranah diplomasi, sejumlah diplomat dan pejabat Kementerian Luar Negeri berlatar belakang Arab Israel telah mewakili negara di forum internasional, memperlihatkan bahwa identitas Arab tidak serta-merta bertentangan dengan pengabdian kepada negara.

Dalam dunia seni dan budaya, kehadiran mereka juga sangat terasa. Sastrawan, penyair, sutradara, aktor, dan musisi Arab Israel telah menghasilkan karya yang tidak hanya berbicara kepada komunitas mereka sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari lanskap budaya Israel yang lebih luas. Film, teater, dan musik yang melibatkan seniman Arab Israel sering kali menjadi jembatan dialog sekaligus cerminan kompleksitas identitas di dalam masyarakat. Bahkan di ranah yang lebih populer dan simbolik, partisipasi mereka tercatat secara historis: pada 1999, #RanaRaslan, seorang wanita Arab Kristen Israel, dinobatkan sebagai Miss Israel—sebuah momen yang pada masanya menjadi sorotan internasional dan memperlihatkan bahwa simbol-simbol nasional Israel dapat diemban oleh warga dari berbagai latar belakang etnis dan agama.

Di bidang olahraga, kedokteran, bisnis, dan pelayanan publik, nama-nama Arab Israel juga terus bermunculan. Dokter, pengacara, pengusaha, dan atlet mereka berkontribusi dalam membangun infrastruktur sosial dan ekonomi negara. Keberagaman peran ini menunjukkan bahwa warga Arab Israel telah lama menjadi bagian dari jaringan kehidupan sehari-hari Israel, bukan sekadar kelompok yang menuntut hak politik.

Dalam konteks pemilu 2026, representasi 19 kursi mencerminkan puncak dari proses partisipasi yang sudah berlangsung lama. Dalam sistem proporsional Israel, kekuatan ini membuka berbagai skenario politik: pemerintahan minoritas dengan dukungan luar dari partai Arab, koalisi formal terbatas, atau setidaknya negosiasi kebijakan yang lebih inklusif. Pengintegrasian suara Arab secara bermakna berpotensi memperkuat kohesi sosial, mengurangi ketimpangan struktural yang masih nyata, dan meningkatkan legitimasi negara di mata seluruh warganya—termasuk generasi muda Arab yang semakin terdidik dan terhubung secara global.

Sebaliknya, pendekatan yang cenderung mendelegitimasi keberhasilan elektoral mereka berisiko memperburuk polarisasi, mengabaikan kontribusi nyata yang telah mereka berikan di berbagai bidang, dan pada akhirnya melemahkan klaim Israel sebagai demokrasi yang inklusif. Ketika warga yang telah berkiprah di dunia akademik, diplomatik, seni, olahraga, dan bahkan simbol-simbol nasional seperti kontes kecantikan berhasil mengonsolidasikan kekuatan politik secara demokratis, respons negara terhadap mereka menjadi ujian penting bagi karakter demokrasi Israel itu sendiri.

3. Tekanan Internasional yang Meningkat.

Israel saat ini menghadapi tekanan internasional yang semakin kompleks dan berlapis. Laporan Komisi Penyelidikan Independen PBB yang dirilis pada Oktober 2026 menuduh Israel terus melakukan tindakan yang digolongkan sebagai genosida di Gaza bahkan setelah gencatan senjata yang difasilitasi Amerika Serikat, serta kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk “extermination”, penyiksaan, dan kekerasan seksual di Tepi Barat. Temuan tersebut menambah daftar panjang kritik yang telah dilontarkan oleh berbagai lembaga internasional sejak dimulainya perang pada Oktober 2023.

Tekanan hukum formal juga semakin menguat. Mahkamah Internasional (ICJ) terus menangani kasus yang diajukan Afrika Selatan terkait dugaan genosida, sementara Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu pada 21 November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Surat perintah tersebut tetap berlaku hingga saat ini dan tidak otomatis batal meskipun terjadi pergantian pemerintahan di Israel. Keberadaan warrant ICC ini membatasi ruang gerak diplomatik Netanyahu secara pribadi dan menjadi simbol tekanan hukum internasional yang sulit diabaikan oleh elite politik Israel.

Di ranah diplomasi multilateral, posisi Israel semakin terisolasi oleh fakta bahwa sebagian besar negara anggota PBB telah mengakui kedaulatan Negara Palestina. Hingga 2026, lebih dari 150 hingga 160 dari 193 negara anggota PBB—atau sekitar 80 persen lebih—secara resmi mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Pengakuan luas ini, yang mencakup hampir seluruh negara di Global South serta sejumlah negara di Eropa dan Asia, memperkuat legitimasi internasional Palestina di forum-forum PBB dan mempersempit ruang bagi Israel untuk mempertahankan status quo tanpa konsekuensi diplomatik.

Kritik dari organisasi internasional, gerakan masyarakat sipil global, serta sejumlah pemerintah negara-negara Barat yang sebelumnya lebih supportif semakin tajam. Kombinasi antara laporan PBB, proses hukum di ICJ dan ICC, serta pengakuan kedaulatan Palestina oleh mayoritas komunitas internasional menciptakan lingkungan eksternal yang menuntut Israel untuk memperkuat legitimasi internalnya.

Dalam situasi seperti ini, legitimasi di dalam negeri menjadi semakin krusial. Pemerintah yang mampu menunjukkan partisipasi nyata dan bermakna dari warga Arab Israel—baik melalui dukungan parlementer maupun keterlibatan dalam kabinet—dapat memperkuat narasi bahwa Israel adalah demokrasi yang berfungsi bagi seluruh warganya, bukan hanya bagi mayoritas Yahudi. Langkah semacam itu berpotensi mengurangi amunisi kritik internasional yang menggambarkan Israel sebagai sistem yang eksklusif, sekaligus membuka ruang diplomasi yang lebih luas di tengah tekanan hukum dan politik yang terus meningkat. Sebaliknya, pendekatan yang terus mendelegitimasi representasi Arab di Knesset berisiko memperburuk isolasi dan memperlemah posisi Israel di hadapan komunitas internasional yang semakin kritis.

4. Dinamika Regional: Pendekatan Saudi-Iran.

Lanskap geopolitik Timur Tengah pada akhir 2026 menunjukkan pergeseran yang signifikan. Pada akhir Oktober 2026, terjadi pertemuan tingkat tinggi di Tehran yang melibatkan Menteri Pertahanan Arab Saudi, pejabat senior Pakistan dan Turki, serta pejabat keamanan Iran. Pertemuan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya de-eskalasi yang lebih luas di tengah ketegangan regional yang melibatkan serangan Houthi di Laut Merah, risiko perluasan konflik, dan kebutuhan untuk mencegah perang regional yang lebih besar. Meskipun masih berada pada tahap dialog dan koordinasi awal, pertemuan tersebut menandai kemungkinan dimulainya implementasi kerja sama praktis antara Riyadh dan Tehran di bidang keamanan kawasan—sesuatu yang hingga beberapa tahun sebelumnya hampir tidak terbayangkan.

Pendekatan ulang antara Arab Saudi dan Iran, yang telah dimulai sejak kesepakatan normalisasi 2023 dengan mediasi China, kini memasuki fase yang lebih operasional. Keterlibatan Pakistan dan Turki menambahkan dimensi baru: terbentuknya semacam platform konsultasi keamanan yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama Muslim di kawasan. Platform ini, meskipun belum menjadi aliansi formal, mencerminkan kecenderungan aktor-aktor regional untuk mengurangi polarisasi Sunni-Syiah dan mencari mekanisme bersama dalam menghadapi tantangan bersama, termasuk ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan.

Bagi Israel, realignment kawasan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, semakin dekatnya koordinasi antara Riyadh dan Tehran berpotensi mengurangi ruang bagi Israel untuk memanfaatkan perpecahan tradisional di dunia Arab-Iran. Di sisi lain, aktor-aktor regional tersebut—khususnya Arab Saudi yang masih menjaga saluran komunikasi dengan Barat—semakin menuntut stabilitas dan legitimasi internal dari mitra-mitra potensial mereka. Dalam konteks ini, perolehan sekitar 19 kursi oleh partai-partai Arab Israel pada pemilu 2026 dapat menjadi bargaining position positif yang strategis.

Keberhasilan warga Israel keturunan Arab dalam meraih representasi historis tersebut memberikan Israel modal diplomasi yang unik. Pemerintah yang mampu mengakomodasi secara bermakna kekuatan politik Arab di dalam negeri—baik melalui dukungan parlementer, negosiasi kebijakan, maupun keterlibatan terbatas dalam pemerintahan—dapat menunjukkan kepada aktor regional bahwa Israel bukanlah entitas yang sepenuhnya eksklusif atau menolak pluralitas internal. Narasi semacam ini memiliki nilai khusus di hadapan Arab Saudi, Iran, Turki, dan Pakistan, yang semuanya secara konsisten menekankan pentingnya isu Palestina dan hak-hak warga Arab dalam setiap pembahasan mengenai stabilitas kawasan.

Sebaliknya, pendekatan yang terus mendelegitimasi partai Arab dan menggambarkan keberhasilan demokratis mereka sebagai ancaman eksistensial justru berisiko memperlemah posisi Israel. Isolasi internal yang dihasilkan dari polarisasi tajam akan memperburuk citra Israel di mata aktor-aktor regional yang sedang membangun mekanisme keamanan bersama. Dalam situasi di mana Riyadh dan Tehran mulai menyamakan pandangan mengenai perlunya kerangka keamanan kawasan yang lebih inklusif, Israel yang terpecah secara internal dan menolak akomodasi terhadap warga Arabnya sendiri akan semakin sulit menemukan titik temu diplomasi.

Dengan demikian, 19 kursi partai Arab bukan semata-mata persoalan politik dalam negeri. Ia dapat berfungsi sebagai instrumen diplomasi lunak yang memperkuat posisi tawar Israel di tengah realignment kawasan. Pemerintah yang mampu mengelola kekuatan demokratis ini secara konstruktif akan berada dalam posisi lebih baik untuk berinteraksi dengan aktor-aktor regional yang sedang bergerak menuju pengurangan polarisasi, sementara pemerintahan yang memilih jalur delegitimasi justru berisiko semakin terpinggirkan dalam arsitektur keamanan Timur Tengah yang sedang dibentuk.

5. Kondisi Politik Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump sedang berada di tengah masa jabatan keduanya, dengan pemilihan midterm November 2026 yang tinggal menghitung hari. Dinamika politik dalam negeri AS saat ini menunjukkan tanda-tanda pergeseran yang potensial signifikan. Berbagai indikator, termasuk hasil jajak pendapat terkini, tingkat ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan domestik, serta polarisasi yang terus berlangsung, memperkirakan kemungkinan kembalinya Partai Demokrat sebagai kekuatan dominan di Kongres—baik di Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat—setelah pemilihan midterm tersebut. Kamala Harris, yang tetap aktif berkampanye dan membangun posisi politik jangka panjang, menjadi salah satu figur yang memperkuat momentum oposisi Demokrat dalam menghadapi pemerintahan Trump.

Pergeseran kekuatan di Kongres ke arah Demokrat, jika terwujud, akan membawa konsekuensi langsung bagi hubungan Amerika Serikat–Israel. Dukungan AS terhadap Israel selama ini tidak pernah sepenuhnya homogen; ia selalu dipengaruhi oleh komposisi politik di Washington. Pemerintahan dan Kongres yang lebih didominasi Demokrat cenderung lebih kritis terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan, lebih peka terhadap isu hak asasi manusia, serta lebih terbuka terhadap tekanan dari sayap progresif di dalam partai yang menuntut akuntabilitas terkait Gaza dan Tepi Barat. Hal ini dapat berdampak pada kelancaran bantuan militer, sikap AS di forum-forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB, serta pendekatan terhadap Iran dan normalisasi regional.

Dalam konteks ini, hasil pemilu Israel 27 Oktober 2026 menjadi semakin relevan. Jika elite politik Israel, khususnya blok yang dipimpin Netanyahu, memilih untuk tidak mengakomodasi secara bermakna perolehan 19 kursi partai Arab dan justru memperkuat narasi delegitimasi melalui tuduhan “Ra’amgate”, maka Israel berisiko menghadapi batu sandungan tambahan di Washington. Kongres yang lebih didominasi Demokrat akan lebih mudah menggunakan isu polarisasi internal Israel dan pengabaian terhadap warga Arabnya sendiri sebagai argumen untuk meninjau ulang tingkat dukungan, memperketat syarat bantuan, atau mendorong pendekatan yang lebih seimbang terhadap konflik Israel-Palestina.

Sebaliknya, pemerintah Israel yang mampu mengelola representasi Arab sebagai aset demokrasi akan memiliki modal politik yang lebih kuat di mata pembuat kebijakan AS dari berbagai spektrum. Citra Israel sebagai demokrasi yang berfungsi bagi seluruh warganya—termasuk warga keturunan Arab-Palestina—dapat memperkuat posisi lobi dan diplomasi Israel di Washington, mengurangi ketergantungan pada dukungan yang semata-mata bersifat partisan, serta memberikan ruang manuver yang lebih luas di tengah ketidakpastian politik AS.

Dengan demikian, ketidakpastian dukungan sekutu utama ini menuntut Israel untuk membangun fondasi internal yang lebih solid. Representasi Arab yang kuat pada pemilu 2026, jika dikelola secara konstruktif, bukan hanya memperkuat kohesi sosial di dalam negeri, tetapi juga menjadi instrumen diplomasi yang penting dalam menghadapi kemungkinan pergeseran politik di Amerika Serikat. Mengabaikan momentum tersebut justru dapat memperbesar risiko isolasi ganda: tertekan di tingkat regional sekaligus menghadapi hambatan yang lebih besar dari sekutu strategis utamanya.

6. Analisis: Mengapa 19 Kursi Merupakan Momentum Positif.

Hasil pemilu Knesset 27 Oktober 2026, khususnya perolehan sekitar 19 kursi oleh partai-partai Arab, tidak dapat dibaca semata-mata sebagai fenomena sektoral atau keberhasilan politik satu kelompok. Lebih dari itu, angka tersebut merupakan manifestasi dari ketidakpuasan yang lebih luas di kalangan warga Israel terhadap arah dan konsekuensi kebijakan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ketidakpuasan ini mencakup setidaknya dua dimensi utama.

Dimensi pertama bersifat internal dan langsung. Serangan-serangan Iran dan milisi yang berafiliasi dengannya dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan penderitaan nyata di dalam negeri: kerusakan infrastruktur, korban jiwa, gangguan ekonomi, serta rasa tidak aman yang meluas di kalangan penduduk sipil. Banyak pemilih, termasuk dari kalangan Yahudi moderat dan sentris, menilai bahwa pendekatan konfrontatif yang berkepanjangan telah memperbesar biaya keamanan tanpa menghasilkan stabilitas jangka panjang. Dimensi kedua bersifat eksternal. Kepercayaan masyarakat internasional terhadap Israel mengalami reduksi yang signifikan.
Laporan lembaga-lembaga PBB, proses hukum di Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, serta pengakuan kedaulatan Palestina oleh sebagian besar negara anggota PBB, telah memperburuk citra Israel di mata global. Dalam situasi seperti ini, hasil pemilu menjadi cerminan bahwa sebagian pemilih Israel menghendaki perubahan pendekatan.

Lebih dari sekadar ekspresi ketidakpuasan, pemilu 2026 juga menandai pengakuan publik yang semakin jelas terhadap eksistensi warga Israel keturunan Arab. Dunia internasional menyaksikan bahwa komunitas yang selama ini sering digambarkan sebagai marginal atau “yang lain” mampu mengonsolidasikan kekuatan politik secara demokratis dan meraih representasi historis. Keberhasilan ini memperkuat narasi bahwa warga Arab Israel bukan elemen eksternal, melainkan bagian integral dari demos Israel yang sah. Ketika dunia melihat partisipasi dan capaian mereka, legitimasi demokrasi Israel justru berpeluang diperkuat, bukan dilemahkan.

Dalam kerangka tersebut, 19 kursi partai Arab menawarkan kesempatan struktural yang strategis. Pertama, representasi ini memperkuat klaim demokrasi Israel di hadapan kritik internasional yang semakin tajam. Pemerintah yang mampu menunjukkan bahwa seluruh warga negara—termasuk warga Arab—memiliki ruang partisipasi nyata akan lebih sulit digambarkan sebagai sistem yang eksklusif. Kedua, ia membuka kemungkinan kebijakan dalam negeri yang lebih stabil dan inklusif.

Akomodasi terhadap aspirasi warga Arab berpotensi mengurangi ketegangan sosial, memperbaiki ketimpangan struktural, dan pada gilirannya menurunkan risiko ketidakamanan internal yang sering kali terkait dengan alienasi komunitas. Ketiga, di tengah pendekatan Saudi-Iran yang sedang berlangsung serta ketidakpastian dukungan Amerika Serikat pasca-midterm, pemerintah yang mampu mengelola keberagaman internal akan memiliki kredibilitas lebih tinggi dalam diplomasi regional. Aktor-aktor kawasan yang tengah membangun mekanisme keamanan bersama cenderung lebih terbuka berinteraksi dengan Israel yang memperlihatkan stabilitas dan inklusivitas di dalam negeri.

Oleh karena itu, politisi Israel—baik dari blok kanan maupun oposisi—perlu mempertimbangkan secara serius implikasi dari pilihan mereka. Menolak atau mendelegitimasi perolehan 19 kursi melalui narasi “Ra’amgate” atau tuduhan pengambilalihan asing justru berisiko memperburuk isolasi ganda: di dalam negeri melalui polarisasi yang semakin tajam, dan di luar negeri melalui pelemahan citra demokrasi. Sebaliknya, pendekatan pragmatis—baik melalui dukungan parlementer luar, negosiasi kebijakan sektoral, maupun keterlibatan terbatas dalam pemerintahan—dapat mengubah apa yang semula dianggap tantangan menjadi peluang strategis.

Dalam konteks ketidakpuasan publik terhadap biaya perang, erosi kepercayaan internasional, dan pengakuan dunia terhadap eksistensi warga Arab Israel, pengelolaan yang bijak terhadap 19 kursi tersebut menjadi salah satu kunci bagi Israel untuk keluar dari tekanan yang semakin berlapis.

7. Kesimpulan.

Pemilu Knesset 27 Oktober 2026 menempatkan warga negara Israel keturunan Arab-Palestina pada posisi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara tersebut. Perolehan sekitar 19 kursi oleh partai Ra’am dan Joint List bukan sekadar angka statistik, melainkan puncak dari proses partisipasi demokratis yang panjang dan sekaligus cerminan ketidakpuasan sebagian masyarakat Israel terhadap arah kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Di tengah tekanan internasional yang semakin intens—melalui laporan lembaga PBB, proses hukum di Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, serta pengakuan kedaulatan Palestina oleh sebagian besar negara anggota PBB—ditambah kemungkinan implementasi kerja sama keamanan antara Arab Saudi dan Iran, serta dinamika politik Amerika Serikat yang berpotensi menggeser keseimbangan di Kongres, hasil pemilu ini seyogianya dibaca sebagai momentum strategis.

Salah satu dimensi yang sering terabaikan adalah betapa minimnya pengetahuan dunia, termasuk di kalangan umat Islam Indonesia, mengenai eksistensi dan kiprah warga Arab Israel. Selama ini, narasi yang dominan cenderung menyederhanakan realitas Israel sebagai entitas yang monolitik, sehingga keberadaan sekitar 21 persen penduduk Arab yang memiliki hak politik penuh, berkiprah di dunia akademik, diplomatik, seni, olahraga, dan bahkan pernah menghasilkan ratu kecantikan nasional, jarang menjadi bagian dari kesadaran publik.

Ketidaktahuan ini turut berkontribusi pada munculnya polemik yang bernuansa kebencian ketika pemangku Pondok Pesantren Al-Zaytun menyuarakan wacana hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Reaksi yang muncul sebagian besar dilatari oleh gambaran yang tidak utuh mengenai masyarakat Israel itu sendiri, termasuk tentang warga keturunan Arab-Palestina yang hidup dan berpartisipasi di dalamnya.

Dalam konteks tersebut, apa yang terjadi saat ini bersifat timely correct dan politically correct bagi Israel. Pengelolaan secara konstruktif terhadap representasi 19 kursi partai Arab memberikan kesempatan bagi negara tersebut untuk memperbaiki citranya secara berkelanjutan—bukan melalui kampanye wacana semata, melainkan melalui praktik demokrasi yang lebih inklusif di dalam negeri. Langkah semacam itu berpotensi memperkuat legitimasi internal, mengurangi polarisasi sosial, dan pada gilirannya membuka ruang bagi perubahan sikap internasional yang lebih rasional.

Isolasi yang berkepanjangan, baik di tingkat regional maupun global, tidak dapat diatasi hanya dengan kekuatan militer atau dukungan partisan; ia menuntut fondasi internal yang lebih kokoh dan kredibel. Dengan demikian, kegagalan memanfaatkan momentum pemilu 2026 berisiko memperburuk kerentanan strategis Israel di masa depan.

Sebaliknya, pendekatan pragmatis terhadap kekuatan demokratis warga Arabnya sendiri dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kedamaian internal sekaligus menempatkan Israel pada posisi yang lebih baik dalam lanskap regional dan internasional yang sedang berubah.

Sejarah akan mencatat apakah elite politik Israel mampu melihat 19 kursi tersebut sebagai aset, atau justru membiarkannya menjadi sumber polarisasi yang semakin memperdalam isolasi. Kita lihat beberapa hari kedepan. Bagaimanapun carut marut dunia saat ini penyebabnya adalah prilaku Pemerintahan Netanyahu