replik
REPLIK
DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR: 61/Pdt.G/2026/PN.Idm
DI PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
ANTARA
Sdr. ISKANDAR SAEFULLAH
(dalam kapasitas sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia)
Alamat: Manggungan RT/RW 031/008, Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT
MELAWAN
Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu
cq. Kuasa Hukumnya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Indramayu
Alamat: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 234, Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
Indramayu, 18 Nopember 2026
Yth.
Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Indramayu
Perkara Reg. Nomor: 61/Pdt.G/2026/PN.Idm
Di –
Indramayu.
Perihal : REPLIK DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 61/Pdt.G/2026/PN.Idm DI PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU
Dengan hormat,
Untuk dan atas nama Penggugat, bersama ini kami sampaikan Replik / Tanggapan atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 11 November 2026.
Penggugat dengan tegas menolak secara keseluruhan seluruh dalil, alasan, dan pendapat yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Penggugat. Bantahan Penggugat adalah sebagai berikut:
A. DALAM EKSEPSI.
I. Terhadap Eksepsi “Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas / Legal Standing”
Bahwa Penggugat dengan tegas dan penuh keyakinan hukum menolak seluruh dalil, alasan, dan pendapat Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legitima persona standi in judicio) untuk mengajukan gugatan a quo. Dalil Tergugat tersebut tidak hanya keliru secara fakta, tetapi juga secara fundamental bertentangan dengan sistem hukum organ Yayasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut “UU Yayasan”), serta mengabaikan perbedaan yang sangat prinsipil antara keabsahan internal pengangkatan Pengurus dengan kewajiban administratif pemberitahuan.
Bahwa Penggugat adalah Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia yang sah berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Notaris yang berwenang. Akta tersebut merupakan pelaksanaan keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang sah dan mengikat. Dewan Pembina merupakan organ tertinggi Yayasan yang memiliki kewenangan eksklusif untuk mengubah struktur kepengurusan.
Bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Yayasan secara tegas menyatakan bahwa organ Yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Yayasan mengatur dengan jelas bahwa Pembina mempunyai wewenang yang meliputi:
” pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas.”
Ketentuan tersebut menempatkan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus sebagai wewenang mutlak dan eksklusif Dewan Pembina. Tidak ada satu pun ketentuan dalam UU Yayasan yang memberikan kewenangan kepada Menteri, Ditjen AHU, ataupun pihak ketiga manapun (termasuk Tergugat) untuk mengesahkan, menunda, atau meniadakan keabsahan keputusan Dewan Pembina mengenai pengangkatan Pengurus. Dengan demikian, sejak tanggal keputusan Rapat Dewan Pembina dan pembuatan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 20 Desember 2024, Penggugat telah secara sah memiliki kapasitas hukum internal untuk mewakili Yayasan Pesantren Indonesia, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara keliru dan tendensius menafsirkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU Yayasan seolah-olah pemberitahuan kepada Menteri merupakan syarat konstitutif yang menentukan sah atau tidaknya pengangkatan Pengurus baru. Padahal, Pasal 33 ayat (1) UU Yayasan hanya mengatur:
” Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.”
Sedangkan Pasal 33 ayat (2) mengatur jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian. Ketentuan Pasal 33 tersebut semata-mata bersifat administratif-deklaratif, bukan konstitutif. Artinya, pemberitahuan dan pencatatan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Ditjen AHU berfungsi sebagai sarana publikasi dan tertib administrasi negara, bukan sebagai syarat yang menciptakan atau meniadakan kapasitas hukum internal Pengurus yang telah diangkat secara sah oleh Dewan Pembina berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Yayasan.
Bahwa Tergugat juga keliru ketika menyimpulkan bahwa karena Akta Nomor 06 tanggal 24 Januari 2011 masih tercatat sebagai kepengurusan terakhir dalam database SABH (berdasarkan Surat Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Nomor AHU.7-AH.01-2662 tanggal 3 Agustus 2026), maka hanya pengurus tahun 2011 yang memiliki legalitas. Status pencatatan dalam SABH yang belum ter-update tidak dapat mengesampingkan fakta hukum bahwa Dewan Pembina telah melaksanakan wewenangnya secara sah. Pencatatan SABH bersifat declaratory, bukan constitutive. Ketiadaan pencatatan pada suatu saat tertentu tidak serta-merta menjadikan keputusan organ tertinggi Yayasan menjadi batal atau tidak memiliki kekuatan hukum internal.
Bahwa sebagai bukti itikad baik dan pelaksanaan kewajiban administratif sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UU Yayasan, Penggugat dalam kapasitas sebagai Ketua Pengurus, didampingi Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia, telah mengadakan pertemuan dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen AHU memberikan nasihat profesional agar dilakukan pembaharuan kepengurusan agar dapat diproses pencatatannya dalam SABH. Atas dasar nasihat tersebut, Akta Notaris Nomor 53 tanggal 21 Cktobor 2026 – terlampir -. telah dibuat dan selanjutnya telah diajukan/dilaporkan kepada Direktur Jenderal AHU melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, proses pemberitahuan telah dan sedang dilaksanakan oleh Penggugat.
Bahwa Tergugat, sebagai lembaga penegak hukum yang wajib bertindak secara hati-hati dan berdasarkan hukum, seharusnya tidak menjadikan surat Ditjen AHU semata-mata sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan pihak yang berhak menerima pengembalian aset Yayasan. Tergugat wajib mempertimbangkan pula fakta adanya keputusan organ tertinggi Yayasan (Dewan Pembina) yang sah berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Yayasan. Dengan menyerahkan barang bukti kepada pihak yang telah digantikan secara sah, Tergugat justru telah mengabaikan struktur organ Yayasan yang diatur secara imperatif dalam undang-undang.
Bahwa keputusan dewan pembina yayasan pesantren Indonesia, bukan saja untuk memenuhi amanah undang-undang, tetapi juga untuk memenuhi anggaran dasar yayasan pesantren Indonesia;
Menurut Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuang
dalam akte No. 10 Tahun 2005 Pasal 8 ayat 2 menyatakan dengan jelas:
Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila
anggota Pembina tersebut:
• Meninggal dunia;
. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana
diatur dalam pasal 7 ayat (7):
. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu
penetapan pengadilan;
. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa Penggugat memiliki kapasitas hukum yang sempurna untuk bertindak mewakili Yayasan Pesantren Indonesia. Dalil Tergugat mengenai ketiadaan legal standing adalah tidak berdasar hukum, bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b dan Pasal 33 UU Yayasan, serta mengabaikan perbedaan mendasar antara keabsahan internal organ Yayasan dengan kewajiban administratif pencatatan. Oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai ketiadaan kapasitas/legal standing Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.
II. Terhadap Eksepsi “Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)”
Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Tergugat mengenai adanya cacat formil berupa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Dalil Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, keliru dalam memahami objek sengketa, serta merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari perbuatan Tergugat sendiri sebagai eksekutor putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Bahwa dalam jawabannya, Tergugat secara panjang lebar mendalilkan bahwa gugatan a quo mengandung cacat formil karena tidak mengikutsertakan Sdr. Abdussalam Panji Gumilang dan seluruh pengurus lama Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) sebagai pihak. Tergugat berargumen bahwa Penggugat dalam positanya telah mendalilkan bahwa pihak-pihak tersebut telah kehilangan legal standing karena dinonaktifkan melalui Rapat Dewan Pembina yang sah, dan bahkan dalam petitumnya Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Sdr. Abdussalam Panji Gumilang dan pengurus lama tidak lagi berwenang mewakili Yayasan. Menurut Tergugat, tanpa keikutsertaan pihak-pihak tersebut, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, putusan akan mengabaikan hak dan kepentingan hukum mereka, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Bahwa dalil Tergugat tersebut sama sekali tidak tepat dan harus ditolak dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
Pertama, objek sengketa dalam perkara a quo adalah perbuatan Tergugat selaku Jaksa Pengacara Negara / eksekutor yang melaksanakan pengembalian barang bukti nomor 1–67 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6624 K/Pid.Sus/2026 jo. putusan-putusan sebelumnya. Hubungan hukum yang menjadi pokok sengketa adalah antara Penggugat (sebagai pihak yang berhak mewakili Yayasan Pesantren Indonesia) dengan Tergugat (sebagai pihak yang melakukan perbuatan yang diduga melawan hukum). Sdr. Abdussalam Panji Gumilang dan pengurus lama bukan pihak yang melakukan perbuatan yang digugat, bukan pihak yang menerima atau menolak pengembalian barang bukti secara langsung dalam konteks perbuatan Tergugat, dan bukan pihak yang dirugikan oleh tindakan eksekusi yang dilakukan Tergugat. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki hubungan hukum langsung yang bersifat necessary dengan objek sengketa pokok dalam perkara ini.
Kedua, permintaan dalam petitum Penggugat agar dinyatakan bahwa Sdr. Abdussalam Panji Gumilang dan pengurus lama tidak lagi berwenang mewakili Yayasan merupakan akibat hukum dari fakta bahwa Dewan Pembina telah melaksanakan wewenangnya secara sah berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Ketentuan tersebut secara tegas memberikan kewenangan mutlak kepada Pembina untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus. Dengan telah dilaksanakannya wewenang tersebut melalui Rapat Dewan Pembina yang sah, maka secara hukum organ lama telah kehilangan kewenangan mewakili Yayasan. Fakta hukum ini bersifat deklaratif dan tidak memerlukan kehadiran mereka sebagai pihak agar dapat dinyatakan dalam putusan, karena yang digugat adalah perbuatan Tergugat yang mengabaikan fakta tersebut, bukan sengketa internal antar organ Yayasan.
Ketiga, asas plurium litis consortium hanya dapat diterapkan apabila terdapat pihak yang secara hukum memiliki kepentingan langsung dan tidak dapat dipisahkan dari pokok sengketa, sehingga tanpa keikutsertaannya putusan tidak dapat dijalankan secara sempurna atau akan merugikan hak pihak tersebut secara langsung. Dalam perkara ini, kehadiran Sdr. Abdussalam Panji Gumilang dan pengurus lama tidak mutlak diperlukan.
Pemeriksaan mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan secara sempurna hanya dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat. Memasukkan mereka justru akan memperluas objek sengketa menjadi sengketa internal kepengurusan Yayasan yang berada di luar lingkup gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap eksekutor.
Keempat, Tergugat sebagai lembaga yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berkewajiban untuk menyerahkan barang bukti kepada pihak yang berhak mewakili Yayasan sesuai struktur organ yang sah berdasarkan UU Yayasan. Tindakan Tergugat yang justru menyerahkan kepada pihak yang telah digantikan secara sah justru menjadi inti dari perbuatan melawan hukum yang digugat.
Upaya Tergugat untuk menarik masuk pihak-pihak lama ke dalam perkara ini merupakan upaya untuk mengaburkan tanggung jawabnya sendiri dan mengalihkan fokus pemeriksaan dari perbuatan eksekusi yang telah dilakukannya.
Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil berupa kurang pihak. Dalil Tergugat mengenai plurium litis consortium adalah tidak berdasar hukum, keliru dalam menentukan objek sengketa, dan bertentangan dengan struktur organ Yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang sebagian diubah oleh UU No. 28 Tahun 2004) berbunyi:
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
Konteks lengkap Pasal 28 ayat (2):
Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
Pasal ini mengatur kewenangan organ Pembina yayasan. Ketentuan Pasal 28 sendiri tidak diubah oleh UU No. 28 Tahun 2004.
Oleh karena itu, eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak harus ditolak untuk seluruhnya.
III. Terhadap Eksepsi “Gugatan Kabur (Obscuur Libel)”.
Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat kabur (obscuur libel). Dalil Tergugat tersebut keliru secara hukum, mengaburkan perbedaan antara ketidakjelasan hakiki dengan perbedaan penafsiran terhadap fakta dan hukum, serta tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan baik oleh doktrin maupun yurisprudensi Mahkamah Agung.
Bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengutip pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa obscuur libel berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Ketidakjelasan tersebut dapat terjadi karena tidak jelasnya dasar hukum maupun dasar fakta, tidak jelasnya objek sengketa, tidak jelasnya perincian petitum, serta adanya pertentangan antara posita dan petitum. Tergugat juga mengutip Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang menekankan bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas; tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna, maupun gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (obscuur libel), dapat berakibat tidak diterimanya gugatan.
Bahwa Tergugat kemudian menerapkan kedua pendapat tersebut dengan mendalilkan bahwa:
• dasar hukum perbuatan melawan hukum dalam posita Penggugat tidak jelas;
• objek sengketa tidak relevan karena Penggugat dianggap tidak memiliki legal standing; dan
• terdapat pertentangan antara posita (yang pada intinya meminta segera dilaksanakan pengembalian kepada pihak yang berhak) dengan petitum provisi (yang meminta penundaan eksekusi kecuali diserahkan kepada Penggugat).
Bahwa dalil Tergugat tersebut sama sekali tidak tepat dan harus ditolak dengan alasan-alasan hukum yang mendalam sebagai berikut:
Pertama, mengenai kejelasan dasar hukum dan fakta.
Posita Penggugat telah secara sistematis dan tegas menguraikan:
• dasar hukum perbuatan melawan hukum, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang diperkuat dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan (pemisahan kekayaan yayasan), Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 39 ayat (1) KUHAP jo. ketentuan terkait pengembalian barang bukti, Pasal 270 KUHAP dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (kewajiban jaksa melaksanakan putusan secara tepat dan lengkap), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
• objek sengketa yang sangat jelas, yaitu barang bukti nomor 1–67 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 6624 K/Pid.Sus/2026 jo. putusan-putusan sebelumnya;
• perbuatan Tergugat yang konkret, yaitu tidak segera melaksanakan pengembalian kepada pihak yang berhak mewakili Yayasan dan/atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berwenang; serta
• hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang dialami Yayasan, khususnya terhadap operasional pendidikan ribuan santri.
Dengan demikian, baik dasar hukum (rechtsgrond) maupun dasar fakta (feitelijke grond) telah diuraikan secara terang dan tegas, sehingga tidak memenuhi kriteria obscuur libel sebagaimana dimaksud oleh M. Yahya Harahap maupun Sudikno Mertokusumo.
Kedua, mengenai dugaan pertentangan antara posita dan petitum.
Tidak terdapat pertentangan sama sekali. Posita menuntut agar Tergugat segera melaksanakan pengembalian aset kepada pihak yang berhak (yaitu Penggugat selaku Ketua Pengurus yang sah). Petitum provisi yang meminta penundaan eksekusi kecuali diserahkan kepada Penggugat merupakan upaya preventif/sementara untuk melindungi objek sengketa agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang sambil menunggu putusan pokok. Petitum pokok kemudian meminta pelaksanaan pengembalian secara tetap kepada Penggugat. Keduanya saling melengkapi dan konsisten: melindungi aset untuk diserahkan kepada pihak yang berhak. Hal ini sama sekali berbeda dengan pertentangan yang bersifat prinsipil dan substansial yang dimaksud dalam doktrin maupun yurisprudensi.
Ketiga, yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa gugatan hanya dapat dinyatakan obscuur libel dan tidak dapat diterima apabila benar-benar tidak terang sehingga Tergugat tidak dapat menjawabnya dengan mudah, atau terdapat kontradiksi yang bersifat fundamental antara posita dan petitum, atau objek sengketa sama sekali tidak jelas.
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menegaskan bahwa antara posita dan petitum harus terdapat hubungan satu sama lain; bilamana syarat ini tidak dipenuhi, baru gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyatakan bahwa petitum yang tidak didukung oleh posita mengakibatkan gugatan kabur.
• Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menekankan bahwa apabila petitum bertentangan dengan posita, maka gugatan tidak dapat diterima.
Dalam perkara a quo, Tergugat justru mampu menyusun jawaban yang sangat rinci dan panjang lebar terhadap setiap dalil Penggugat. Fakta bahwa Tergugat dapat menjawab secara detail justru membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak kabur dan tidak gelap. Gugatan telah memenuhi syarat duidelijk sebagaimana dimaksud Pasal 8 Rv dan doktrin yang dikutip Tergugat sendiri.
Bahwa oleh karena itu, penerapan doktrin obscuur libel oleh Tergugat adalah keliru dan dipaksakan. Gugatan Penggugat telah disusun secara terang, jelas, dan tegas, baik dari segi dasar hukum, fakta, objek sengketa, maupun hubungan antara posita dan petitum. Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel) harus ditolak untuk seluruhnya.
B. DALAM POKOK PERKARA.
Bahwa Penggugat menolak secara keseluruhan dalil Tergugat yang menyatakan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerahkan barang bukti nomor 1–67 kepada pihak yang tidak berwenang (pengurus berdasarkan Akta 2011), padahal kepengurusan tersebut telah digantikan secara sah. Tindakan Tergugat bertentangan dengan:
• kewajiban hukumnya sebagai eksekutor untuk menyerahkan kepada pihak yang berhak; • asas kehati-hatian; dan • kepastian hukum serta perlindungan terhadap aset Yayasan yang terpisah dari kekayaan pribadi.
Bahwa seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi: terdapat perbuatan, terdapat kesalahan (kelalaian dalam memastikan kepengurusan yang sah), terdapat kerugian bagi operasional Yayasan dan pendidikan santri, serta terdapat hubungan kausal yang jelas.
Bahwa surat dari Ditjen AHU yang dijadikan dasar Tergugat tidak dapat mengesampingkan fakta hukum internal Yayasan dan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menyerahkan aset kepada pihak yang tidak lagi berwenang.
Bahwa lebih dari semua itu, Akta tahun 2011 adalah akta yang cacat hukum secara fundamental karena dilahirkan dari tindak pidana pemalsuan dokumen/tanda tangan. Hal ini telah dibuktikan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Indramayu, di mana Saudara Abdussalam Panji Gumilang (ex Ketua Dewan Pembina) dan Saudara Ahmad Fauzi alias Abdul Halim (anggota Dewan Pembina) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemalsuan dokumen otentik terkait kepengurusan Yayasan Pesantren Indonesia. Majelis Hakim PN Indramayu menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan terhadap keduanya (putusan tahun 2012). Vonis tersebut didasarkan pada fakta hukum bahwa terjadi pemalsuan tanda tangan dan/atau penghilangan nama pihak yang berhak dalam dokumen kepengurusan yayasan, sehingga Akta 2011 tersebut sejak semula mengandung cacat formil dan materiil yang membuatnya tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk mewakili atau menguasai aset Yayasan.
Bahwa cacat hukum tersebut diperkuat dan dipertegas oleh fakta pidana lanjutan yang menjerat Abdussalam Panji Gumilang dalam perkara tindak pidana yayasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 20/Pid.Sus/2025/PN Idm tanggal 10 Desember 2025 (yang kemudian dikuatkan dengan perubahan pidana oleh Pengadilan Tinggi Bandung), terdakwa Abdussalam Panji Gumilang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (sebagaimana diubah) secara kumulatif dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut terungkap fakta bahwa sebagai Ketua Dewan Pembina, yang bersangkutan telah mengalihkan kekayaan Yayasan Pesantren Indonesia ke rekening pribadi dalam kurun waktu 2014–2023, menggunakan dana yayasan untuk membayar utang pribadi (antara lain pinjaman senilai puluhan miliar rupiah ke Bank JTrust), serta mencampuradukkan aset yayasan dengan kekayaan pribadi.
Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan harta yayasan dari harta pribadi pengurus/pembina sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Yayasan. Vonis tingkat pertama menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kemudian diubah oleh Pengadilan Tinggi Bandung menjadi pidana penjara 9 (sembilan) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan status tahanan kota karena pertimbangan usia.
Bahwa fakta hukum pidana di atas secara langsung membuktikan bahwa Akta 2011 tidak pernah diperbaharui secara sah sesuai amanah Undang-Undang Yayasan. Sebaliknya, eksistensi dan keberlakuan akta tersebut justru dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi dana dan aset yayasan. Dengan demikian, pihak yang mengaku sebagai pengurus berdasarkan Akta 2011 tersebut tidak memiliki legitimasi hukum untuk menerima penyerahan barang bukti nomor 1–67. Tindakan Tergugat yang menyerahkan aset kepada pihak yang telah terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan TPPU terhadap aset yayasan sendiri merupakan bentuk kelalaian berat (culpa lata) yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, menimbulkan kerugian nyata bagi operasional Yayasan dan pendidikan santri, serta melanggar asas kepastian hukum dan perlindungan aset yayasan.
Bahwa oleh karena itu, dalil Tergugat yang menyandarkan diri pada Akta 2011 dan surat Ditjen AHU harus dikesampingkan, sebab tidak dapat mengalahkan fakta hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai cacatnya dasar kepengurusan tersebut dan adanya tindak pidana terhadap aset yayasan.
C. PETITUM.
Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutuskan:
Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat memiliki kapasitas/legal standing untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak kabur dan tidak kurang pihak.
Dalam Pokok Perkara:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk segera mengembalikan seluruh barang bukti nomor 1–67 kepada Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia yang sah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami,
Iskandar Saefullah
Kuasa Hukum Penggugat
