MYR Agung Sidayu
Yayasan pendidikan Indonesia
Special consultative status in ECOSOC
United Nations since 2013.<\/p>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/ypindonesia.org\/wp-content\/uploads\/2026\/11\/IMG_2598-1024x819.jpeg\")
<\/figure>\n\n\n\nPendahuluan.<\/p>\n\n\n\n
Hasil pemilu legislatif Israel yang digelar pada 27 Oktober 2026 membawa angin segar sekaligus ketidakpastian yang mendalam. Setelah seluruh suara dihitung, partai-partai Arab\u2014Joint List dan Ra\u2019am\u2014secara mengejutkan meraih rekor historis 19 kursi di Knesset. Angka ini hampir dua kali lipat dari perolehan sebelumnya dan menempatkan mereka sebagai penentu potensial (kingmaker) dalam peta politik yang terpecah: blok pro-Netanyahu mengantongi 53 kursi, sementara blok yang dipimpin Gadi Eisenkot memperoleh 48 kursi.<\/p>\n\n\n\n
Banyak pihak, baik di dalam maupun luar komunitas Arab Israel, menyambut hasil ini dengan optimisme. Ada harapan besar bahwa pemerintahan baru akan melibatkan partai-partai Arab secara lebih bermakna, sebagai langkah konkret untuk menjaga eksistensi dan hak-hak warga Israel keturunan Arab yang selama ini sering merasa terpinggirkan.<\/p>\n\n\n\n
Para politisi Arab Israel kemudian menunjukkan kesediaan untuk bergerak maju. Mereka bersepakat untuk memenuhi empat persyaratan yang ditetapkan Eisenkot sebagai syarat kerja sama: pengakuan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis dan liberal berdasarkan kesetaraan, komitmen terhadap nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan, kewajiban dinas militer atau sipil bagi seluruh warga tanpa pengecualian, serta pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris yang harus dilucuti dan dibongkar kekuasaannya. Langkah ini membuka ruang dialog yang sebelumnya tertutup rapat.<\/p>\n\n\n\n
Namun, hingga tulisan ini diunggah\u2014hanya dua hari setelah pelantikan anggota Knesset ke-26 pada 10 November 2026\u2014tanda-tanda kemajuan masih jauh dari memadai. Presiden Isaac Herzog telah menugaskan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan, dan partai Arab telah merekomendasikannya. Meski demikian, negosiasi masih terancam kebuntuan. Keengganan sebagian mitra Zionis Eisenkot untuk bergantung pada dukungan Arab, ditambah kesulitan memenuhi seluruh persyaratan secara penuh, membuat jalan menuju koalisi inklusif terjal dan penuh risiko.<\/p>\n\n\n\n
Di tengah lanskap geopolitik Timur Tengah yang terus bergejolak, hubungan Israel dengan negara-negara Arab tetangganya serta partisipasi politik warga Arab Israel di dalam negeri bukan sekadar persoalan diplomatik atau domestik. Keduanya saling terkait erat dan memiliki konsekuensi langsung terhadap kemampuan Israel mengelola ancaman eksternal, khususnya eskalasi dengan Iran. Ketika polarisasi internal memuncak dan faktor Benjamin Netanyahu masih terasa kuat, keputusan mengenai keterlibatan partai-partai Arab dalam pembentukan pemerintahan menjadi semakin strategis. Partisipasi yang lebih inklusif dapat memperkuat legitimasi demokratis, memperbaiki citra regional, dan pada akhirnya membantu meminimalkan ruang bagi Iran untuk memperbesar ketegangan.<\/p>\n\n\n\n
Pentingnya Hubungan dengan Negara-Negara Arab Tetangga.<\/p>\n\n\n\n
Sejak perjanjian Camp David dengan Mesir (1979) dan perjanjian damai dengan Yordania (1994), Israel telah membuktikan bahwa normalisasi hubungan dengan tetangga Arab menghasilkan dividen keamanan dan ekonomi jangka panjang. Perbatasan yang relatif tenang di selatan dan timur memungkinkan alokasi sumber daya pertahanan yang lebih efisien. Kerja sama energi\u2014seperti ekspor gas dari ladang Leviathan dan Tamar\u2014serta koridor perdagangan telah menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi kawasan.<\/p>\n\n\n\n
Abraham Accords 2020 semakin memperluas fondasi ini. Hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko membuka jalur perdagangan, investasi teknologi, pariwisata, dan kerja sama keamanan yang sebelumnya sulit dibayangkan. Volume perdagangan dengan UEA saja telah mencapai miliaran dolar per tahun, sementara kerja sama dalam bidang keamanan siber dan pertahanan memberikan nilai strategis tambahan. Hubungan yang hangat dengan negara-negara Arab moderat menciptakan \u201ckedalaman strategis\u201d yang mempersulit Iran dan proksinya untuk mengisolasi Israel secara diplomatik maupun ekonomi.<\/p>\n\n\n\n
Namun, hubungan ini bersifat dinamis dan rentan. Setiap eskalasi besar di Gaza atau Lebanon, serta persepsi bahwa Israel menolak representasi politik warga Arab di dalam negerinya sendiri, dapat mengikis modal kepercayaan yang telah dibangun. Negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan membutuhkan justifikasi domestik untuk mempertahankan kerja sama tersebut. Ketika pemerintahan Israel terlihat eksklusif dan menolak partisipasi partai Arab, narasi yang digunakan oleh pihak yang menentang normalisasi menjadi lebih mudah diterima.<\/p>\n\n\n\n
Peran Partisipasi Partai Arab dan Contoh Konkret Keberhasilan Koalisi.<\/p>\n\n\n\n
Keterlibatan partai-partai Arab dalam koalisi atau sebagai pendukung pemerintahan bukan hanya soal representasi demokratis. Ini merupakan sinyal politik yang kuat ke arah luar. Ketika warga Arab Israel\u2014yang berjumlah sekitar seperlima populasi\u2014memiliki ruang partisipasi yang nyata dalam pengambilan keputusan nasional, Israel dapat menunjukkan bahwa sistem demokrasinya mampu menampung keragaman.<\/p>\n\n\n\n
Contoh konkret yang paling menonjol adalah pemerintahan Bennett-Lapid (2021\u20132022), yang dikenal sebagai \u201cPemerintahan Perubahan\u201d. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Israel, sebuah partai Arab independen\u2014Ra\u2019am (Daftar Arab Bersatu) yang dipimpin Mansour Abbas\u2014bergabung secara resmi dalam koalisi pemerintahan. Langkah ini memecahkan tabu politik yang telah berlangsung puluhan tahun.<\/p>\n\n\n\n
Hasil konkretnya cukup signifikan. Koalisi berhasil mengamankan paket anggaran pembangunan sosial-ekonomi untuk masyarakat Arab sebesar sekitar 30 miliar shekel (setara hampir US$9\u201310 miliar) dalam rencana lima tahun, ditambah dana khusus sekitar 2,5 miliar shekel untuk memerangi kejahatan dan kekerasan di komunitas Arab, serta investasi infrastruktur. Pemerintah juga menyepakati pengakuan formal terhadap tiga desa Bedouin yang sebelumnya tidak diakui di Negev, serta perpanjangan pembekuan sebagian ketentuan Undang-Undang Kaminitz yang dinilai diskriminatif terhadap pembangunan di kawasan Arab.<\/p>\n\n\n\n
Lebih jauh, koalisi ini berhasil mengesahkan anggaran negara setelah bertahun-tahun kebuntuan politik, yang memberikan stabilitas fiskal dan mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Tingkat pengangguran sempat mencapai titik terendah dalam puluhan tahun, dan pertumbuhan ekonomi mencatat angka yang kuat. Secara simbolis dan praktis, partisipasi Ra\u2019am membuktikan bahwa kerja sama lintas identitas dimungkinkan tanpa mengorbankan kepentingan keamanan inti negara. Abbas sendiri menekankan bahwa langkah ini merupakan wujud \u201ckemitraan sipil\u201d yang membawa manfaat bagi seluruh warga, baik Arab maupun Yahudi.<\/p>\n\n\n\n
Pengalaman ini, meski berumur relatif singkat dan dihadapkan pada tantangan internal, menjadi preseden berharga. Ia menunjukkan bahwa partisipasi partai Arab dapat menghasilkan kebijakan konkret yang mengurangi kesenjangan, sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan di mata komunitas Arab Israel dan mitra regional.<\/p>\n\n\n\n
Dampak terhadap Upaya Meminimalkan Eskalasi dengan Iran.<\/p>\n\n\n\n
Iran memanfaatkan setiap peluang untuk memperlihatkan Israel sebagai pihak yang agresif, terisolasi, dan tidak mampu membangun konsensus internal. Ketegangan internal Israel\u2014terutama yang berkaitan dengan isu representasi Arab\u2014sering kali dijadikan materi propaganda untuk memperkuat posisi Teheran di dunia Arab dan di kalangan kelompok proksi.<\/p>\n\n\n\n
Sebaliknya, pemerintahan yang melibatkan atau mendapat dukungan partai Arab dapat mengurangi efektivitas narasi tersebut. Sinyal moderasi dan inklusivitas, seperti yang ditunjukkan dalam koalisi 2021\u20132022, mempersulit Iran untuk menyatukan opini publik regional menentang Israel. Hubungan yang lebih stabil dengan negara-negara Arab tetangga juga memperkuat blok diplomasi yang dapat menekan ruang gerak Iran, baik melalui jalur ekonomi maupun koordinasi keamanan.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, stabilitas internal yang lebih baik memungkinkan Israel mengalokasikan perhatian dan sumber daya secara lebih fokus menghadapi ancaman dari sumbu Iran\u2014baik melalui Hezbollah, milisi di Suriah dan Irak, maupun program nuklir. Ketika rumah tangga politik dalam negeri lebih tertata, kemampuan untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang konsisten dan kredibel meningkat.<\/p>\n\n\n\n
Tantangan yang Masih Menghadang.<\/p>\n\n\n\n
Meskipun logika strategisnya jelas dan contoh konkret telah ada, hambatan tetap besar. Faktor Netanyahu yang belum sepenuhnya pudar, ditambah sentimen negatif yang mengakar terhadap partai Arab, membuat banyak pihak masih enggan mengambil risiko politik. Perubahan retorika yang cepat menunjukkan betapa mudahnya diskursus publik dipengaruhi kepentingan jangka pendek. Di tengah tantangan besar ke depan, kemampuan untuk melampaui prasangka struktural menjadi ujian sesungguhnya bagi kematangan politik Israel.<\/p>\n\n\n\n
Prasangka tersebut sering kali mengabaikan fakta sejarah yang panjang dan berlapis mengenai loyalitas warga Israel keturunan Arab sejak berdirinya negara pada 1948. Komunitas Druze, misalnya, telah membangun \u201cperjanjian darah\u201d dengan negara sejak masa awal kemerdekaan. Pada 1956, dinas militer wajib diberlakukan bagi laki-laki Druze atas permintaan para pemimpin komunitas mereka sendiri. Sejak itu, tingkat partisipasi mereka dalam IDF termasuk yang tertinggi di seluruh Israel\u2014sering kali melebihi 80 persen\u2014dan mereka telah bertempur di setiap perang Arab-Israel. Banyak perwira Druze mencapai pangkat tinggi, dan pengorbanan mereka di medan perang menjadi bukti nyata komitmen terhadap keamanan negara.<\/p>\n\n\n\n
Bedouin juga memiliki sejarah panjang pengabdian sukarela. Sejak 1948, mereka aktif sebagai pelacak (trackers) dan anggota unit pengintaian gurun. Tokoh legendaris seperti Amos Yarkoni (lahir Abd el-Majid Hidr) menjadi simbol awal integrasi militer, memimpin unit khusus dan membuktikan kesetiaan di medan tempur. Hingga kini, ratusan Bedouin terus bergabung setiap tahun, banyak di antaranya dalam peran tempur.<\/p>\n\n\n\n
Bagi warga Arab Kristen dan Muslim, dinas militer bersifat sukarela. Meski jumlahnya lebih kecil, tren partisipasi terus meningkat. Sejumlah perwira Kristen mencapai pangkat tinggi, dan dalam beberapa tahun terakhir\u2014terutama pasca 7 Oktober 2023\u2014jumlah sukarelawan dari komunitas Muslim non-Bedouin juga naik, termasuk dari kota-kota seperti Nazareth, Ramla, dan Sakhnin. Di luar militer, warga Arab Israel telah lama aktif dalam birokrasi, kepolisian, sistem kesehatan, pendidikan, dan dunia akademik. Sejak dekade-dekade awal negara, mereka ikut serta dalam proses demokrasi melalui pemilihan umum, dan puluhan anggota Knesset Arab telah duduk di parlemen.<\/p>\n\n\n\n
Data historis menunjukkan bahwa mayoritas besar warga Arab Israel tidak pernah terlibat dalam tindakan yang mengancam keamanan negara. Mereka memilih jalur partisipasi sipil dan politik di dalam sistem, meskipun menghadapi tantangan diskriminasi dan ketegangan identitas yang kompleks. Fakta-fakta ini seharusnya menjadi landasan untuk membangun kepercayaan, bukan justru diabaikan oleh narasi yang menyamaratakan seluruh komunitas.<\/p>\n\n\n\n
Lebih jauh, perubahan geopolitik dan demografi membuka kemungkinan yang lebih besar di masa depan. Menurut data resmi Biro Pusat Statistik Israel (Central Bureau of Statistics), pada malam Hari Kemerdekaan 2026 (April 2026), populasi Israel mencapai 10,244 juta jiwa. Di antaranya, warga Arab berjumlah 2,157 juta orang atau sekitar 21,1 persen dari total penduduk (termasuk Muslim, Kristen Arab, dan Druze). Menjelang Rosh Hashanah 2026 (September 2026), angka tersebut sedikit meningkat menjadi sekitar 2,173 juta orang atau 21,7 persen dari populasi Israelis. Proporsi ini relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, meskipun struktur usia yang lebih muda membuat pangsa pemilih Arab sedikit lebih rendah (sekitar 18 persen dari pemilih yang berhak).<\/p>\n\n\n\n
Dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi\u2014seperti yang terlihat pada pemilu 2026 yang menghasilkan rekor 19 kursi\u2014bukan tidak mungkin partai-partai Arab dapat meraih lebih dari 25 kursi pada pemilihan berikutnya. Pertumbuhan populasi, peningkatan kesadaran politik, dan kemampuan untuk menyatukan suara dapat mengubah perhitungan koalisi secara signifikan. Jika sentimen negatif tetap dipertahankan, Israel berisiko mengabaikan potensi kekuatan politik yang semakin menentukan, sekaligus melemahkan kohesi internal di saat ancaman eksternal terus mengintai.<\/p>\n\n\n\n
Tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan untuk mengakui realitas ini secara jujur: bahwa loyalitas dan partisipasi warga Arab Israel telah menjadi bagian dari sejarah negara sejak 1948, dan bahwa masa depan politik Israel akan semakin sulit dibayangkan tanpa melibatkan mereka secara setara.<\/p>\n\n\n\n
Analisis Dampak Politik Kursi Arab.<\/p>\n\n\n\n
Perolehan rekor 19 kursi oleh partai-partai Arab (Joint List 11 kursi dan Ra\u2019am 8 kursi) dalam pemilu Knesset 2026 mengubah secara fundamental peta politik Israel. Angka ini hampir dua kali lipat dari perolehan sebelumnya dan menempatkan mereka sebagai penentu (kingmaker) dalam situasi kebuntuan antara blok pro-Netanyahu (53 kursi) dan blok Eisenkot (48 kursi). Secara matematis, gabungan blok Eisenkot dengan partai Arab menghasilkan 67 kursi\u2014lebih dari cukup untuk membentuk pemerintahan mayoritas. Namun, dampak politiknya jauh lebih kompleks daripada sekadar perhitungan angka.<\/p>\n\n\n\n
Pertama, kursi Arab menciptakan tekanan struktural terhadap blok anti-Netanyahu. Tanpa dukungan atau setidaknya dukungan pasif dari partai Arab, Eisenkot kesulitan mencapai mayoritas 61 kursi. Hal ini memaksa para pemimpin Zionis untuk mempertimbangkan ulang tabu politik yang telah lama dipegang, yaitu menolak kerja sama dengan partai Arab. Keputusan untuk menerima atau menolak dukungan ini akan menentukan apakah pemerintahan baru dapat terbentuk, atau Israel kembali ke pemilu ulang yang melelahkan. Dalam jangka pendek, posisi kingmaker ini memperkuat daya tawar partai Arab dalam negosiasi, memungkinkan mereka menuntut agenda konkret seperti peningkatan anggaran untuk sektor Arab, pengakuan desa Bedouin, dan pemberantasan kejahatan terorganisir di komunitas mereka.<\/p>\n\n\n\n
Kedua, dampaknya terhadap legitimasi demokratis Israel cukup signifikan. Keterlibatan atau setidaknya pengakuan terhadap 19 kursi Arab dapat memperkuat citra Israel sebagai demokrasi inklusif yang mewakili seluruh warganya, termasuk 21 persen populasi Arab. Sebaliknya, penolakan total terhadap mereka berisiko memperkuat narasi bahwa demokrasi Israel bersifat eksklusif, yang dapat dimanfaatkan oleh lawan-lawan regional, termasuk Iran, untuk melemahkan posisi diplomatik Israel di dunia Arab. Partisipasi Arab yang lebih besar juga berpotensi meredam polarisasi internal dan meningkatkan kohesi sosial, terutama di tengah ancaman eksternal yang berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Ketiga, kursi Arab memperburuk dilema strategis bagi Netanyahu dan kampnya. Meskipun bloknya masih menjadi yang terbesar, kehilangan mayoritas dan munculnya kekuatan Arab sebagai penentu membuat upaya Netanyahu untuk kembali berkuasa semakin sulit tanpa kompromi yang tidak diinginkannya. Tuduhan penipuan pemilu terhadap partai Arab yang sempat dilontarkan justru berbalik menjadi bumerang, memperkuat persepsi bahwa ada upaya sistematis untuk mendeligitimasi suara warga Arab.<\/p>\n\n\n\n
Namun, dampak positif ini masih dibatasi oleh hambatan struktural yang dalam. Keengganan sebagian mitra Eisenkot (khususnya Lieberman dan elemen-elemen di B\u2019Yachad) untuk bergantung pada partai Arab, ditambah persyaratan ketat Eisenkot sendiri (pengakuan Israel sebagai negara Yahudi, dinas wajib, dan pengakuan Hamas sebagai teroris), membuat jalur menuju koalisi inklusif tetap sempit. Jika hambatan ini tidak diatasi, 19 kursi Arab berisiko menjadi \u201ckursi potensial\u201d yang tidak termanfaatkan, memperpanjang ketidakpastian politik dan melemahkan kemampuan Israel merespons tantangan regional secara efektif.<\/p>\n\n\n\n
Secara keseluruhan, perolehan 19 kursi Arab bukan sekadar kemenangan elektoral, melainkan titik balik yang memaksa Israel menghadapi pertanyaan mendasar: apakah negara ini siap mengelola keragaman demografis dan politiknya secara mature, atau justru membiarkan polarisasi internal menggerogoti ketahanan nasional di saat yang paling krusial.<\/p>\n\n\n\n
Kesimpulan.<\/p>\n\n\n\n
Hubungan Israel dengan negara-negara Arab tetangga merupakan aset strategis yang telah terbukti memberikan stabilitas keamanan dan peluang ekonomi. Agar aset tersebut tidak terkikis, Israel perlu memperkuat legitimasi internalnya melalui partisipasi yang lebih bermakna dari partai-partai Arab dalam proses pembentukan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n
Pengalaman koalisi Bennett\u2013Lapid bersama Ra\u2019am memberikan bukti konkret bahwa langkah semacam itu dimungkinkan dan dapat menghasilkan manfaat nyata\u2014baik dalam bentuk anggaran pembangunan, pengakuan desa Bedouin, maupun stabilitas politik sementara. Langkah ini bukan semata-mata soal keadilan demokratis, melainkan investasi langsung dalam upaya meminimalkan eskalasi dengan Iran.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintahan yang lebih inklusif memperkecil ruang propaganda lawan, memperkuat posisi diplomatik di kawasan, dan memungkinkan fokus yang lebih tajam terhadap ancaman eksternal. Di era di mana ancaman regional semakin kompleks, kemampuan membangun konsensus internal yang mencakup seluruh warga negara menjadi salah satu fondasi terpenting bagi ketahanan jangka panjang Israel.<\/p>\n\n\n\n
Lebih dalam lagi, pendekatan pragmatis yang ditunjukkan Mansour Abbas dan Ra\u2019am sesungguhnya memiliki akar yang jauh lebih tua dan berwibawa dalam sejarah hubungan antarumat. Pada tahun 622 Masehi, Rasulullah Muhammad saw. tiba di Madinah dan menyusun sebuah dokumen yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah (Sahifat al-Madinah).<\/p>\n\n\n\n
Dokumen tersebut merupakan perjanjian struktural antara komunitas Muslim dan sejumlah suku Yahudi setempat\u2014termasuk Banu Qaynuqa, Banu Nadir, dan Banu Qurayza. Piagam itu menetapkan prinsip-prinsip dasar: saling melindungi, kebebasan beragama, tanggung jawab bersama atas keamanan kota, dan pengakuan bahwa masing-masing komunitas tetap menjalankan agamanya sendiri. Yahudi Madinah tidak dipaksa masuk Islam; mereka diakui sebagai bagian dari \u201cumat\u201d dalam pengertian politis dan keamanan, dengan hak dan kewajiban yang jelas.<\/p>\n\n\n\n
Model Madinah ini bukan sekadar toleransi pasif, melainkan suatu kerangka struktural yang memungkinkan koeksistensi yang fungsional di tengah perbedaan identitas yang tajam. Ia menunjukkan bahwa perbedaan agama dan etnis tidak harus menjadi penghalang bagi kerjasama politik dan keamanan bersama, asalkan ada kesepakatan yang jujur tentang batas-batas dan kepentingan bersama.<\/p>\n\n\n\n
Dalam konteks Israel modern, langkah Mansour Abbas dapat dibaca sebagai upaya untuk menerapkan semangat yang serupa\u2014meski dalam bentuk yang jauh lebih terbatas dan realistis. Abbas tidak menuntut perubahan identitas negara atau penghapusan karakter Yahudi Israel. Ia justru memilih jalur partisipasi praktis demi menjamin eksistensi dan kesejahteraan bangsa Israel keturunan Arab: peningkatan anggaran, pengakuan desa-desa yang tidak diakui, pemberantasan kejahatan, dan penguatan infrastruktur. Dengan bergabung dalam koalisi pemerintahan, Ra\u2019am berusaha menciptakan ruang politik di mana warga Arab Israel tidak lagi diperlakukan sebagai \u201corang luar\u201d yang harus selalu dicurigai, melainkan sebagai bagian yang sah dari struktur negara.<\/p>\n\n\n\n
Jika pendekatan ini berhasil dilanjutkan\u2014baik melalui dukungan formal maupun informal terhadap pemerintahan yang akan dibentuk\u2014Israel sesungguhnya sedang menguji kemungkinan untuk membangun semacam \u201cPiagam Madinah\u201d modern: suatu kesepakatan struktural yang mengakui perbedaan mendalam, namun tetap memungkinkan kerjasama demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Kegagalan untuk memanfaatkan peluang ini tidak hanya akan melemahkan demokrasi internal, tetapi juga merusak citra Israel di mata dunia Arab dan membuka ruang lebih lebar bagi Iran untuk mengeksploitasi polarisasi internal.<\/p>\n\n\n\n
Pada akhirnya, ketahanan Israel di abad ke-21 tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau aliansi regional, melainkan juga pada kemampuan untuk mengelola keragaman warganya secara mature. Sejarah Madinah mengajarkan bahwa hubungan struktural yang jujur antara komunitas yang berbeda dapat menjadi fondasi perdamaian yang lebih kokoh daripada sekadar keseimbangan kekuatan. Kini, pilihan ada di tangan para pemimpin Israel: apakah mereka akan memanfaatkan 19 kursi Arab sebagai kesempatan untuk membangun fondasi itu, atau justru membiarkannya menjadi sumber keretakan yang terus menggerogoti ketahanan nasional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
#Israel#AbrahamAccords#MansourAbbas#qatar Hubungan Israel dengan Negara-Negara Arab dan Peran Partai Arab dalam Pemerintahan: Fondasi Stabilitas di Tengah Ancaman Regional Oleh.MYR Agung SidayuYayasan pendidikan IndonesiaSpecial consultative status in ECOSOCUnited Nations since 2013. Pendahuluan. Hasil pemilu legislatif...<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-611","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=611"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/611\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":613,"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/611\/revisions\/613"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ypindonesia.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}